SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 2 Oktober 2014
BS logo

Waspadai Intervensi Asing di Pemilu 2014
Kamis, 29 Maret 2012 | 15:38

Jeirry Sumampow [google] Jeirry Sumampow [google]

[JAKARTA] Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Teppi) Jeirry Sumampow meminta semua pihak agar mewaspadai intervensi asing dalam pemilu 2014. Hal itu karena anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru terpilih memiliki kedekatan dengan sejumlah donatur asing.

"Melihat komposisi anggota sekarang, saya harus mengatakan soal kemungkinan terjadinya intervensi asing dalam proses pelaksanaan pemilu nanti. Sebab umumnya mereka adalah orang-orang ang sangat dekat dengan lembaga-lembaga pemberi dana asing dalam hajatan-hajatan demokasi kita," kata Jeirry di Jakarta, Kamis (29/3).

Rabu (28/3) lalu, rapat paripurna DPR mengesahkan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu yang telah dipilih Komisi II. Kini, mereka tinggal menunggu dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk periode 2012-2017. Bulan April 2012 ini, diharapkan mereka sudah mulai bekerja. Mereka yang terpilih adalah Sigit Pamungkas, Ida Budiati, Arif Budiman, Husni K Manik, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Juri Ardiantoro.

Sementara lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terpilih adalah Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak.
Jeirry mengharapkan kasus pemilu 2009 lalu yang banyak campur tangan asing tidak terjadi lagi.   Menurutnya, pengalaman pemilu 2009 lalu mengajarkan kepada kita bahwa salah satu persoalan kenapa KPU dan Bawaslu gagal melaksanakan pemilu dengan baik adalah karena mereka sibuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang didanai pihak asing. Padahal kegiatan-kegiatan itu sebetulnya jenis kegiatan yang sama sudah diprogramkan oleh anggota KPU dan Bawaslu dengan anggaran sendiri.

"Memang pihak asing mensyaratkan kehadiran anggota dalam kegiatan-kegiatan mereka, sehingga seolah-olah ada keharusan anggota untuk terus hadir. Akibatnya, mereka tak bisa fokus dengan sungguh-sungguh kepada tugas utamanya untuk menyelenggarakan pemilu dan sering terjadi duplikasi jenis kegiatan yang semestinya tak perlu. Saya kira berdasarkan pengalaman 3 kali pemilu di era reformasi, kita semestinya sudah bisa dan mampu melaksanakan pemilu secara mandiri, tanpa bantuan pihak asing, khususnya kepada penyelenggara pemilu. Janganlah pemilu kita terus-menerus kita biarkan diintervensi pihak asing," ujarnya.

Jeirry juga menyoroti mengenai independensi para anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih. Pasalnya, pemilihan oleh Komisi II lebih banyak bermuatan politis dan bersifat transaksional. Pada saat pemilihan, para calon juga lebih banyak bersafari dan bertemu dengan para politisi di Komisi II. Kondisi itu membuat mereka tidak netral dan lebih banyak terpengaruh tekanan dan deal-deal politik.

"Saya agak miris melihat bahwa sebagian besar calon sangat aktif menjalin komunikasi dengan anggota Komisi 2 DPR untuk meminta dukungan agar dipilih menjadi anggota. Hal ini tentunya bisa saja dilihat sebagai konsekuansi logis dari mekanisme proses seleksi yang berlangsung. Memang idealnya mekanisme seleksi penyelenggara pemilu tak perlu melalui DPR lagi. Proses yang kemarin berlangsung di DPR bisa saja mengekang kebebasan dan independensi anggota nanti dan sekaligus memberikan ruang intervensi DPR terhadap penyelenggara pemilu di kemudian hari. Karena dalam proses itu bisa saja sudah terjadi kesepakatan-kesepakatan antara anggota dan Parpol, yang akan berefek negatif bagi proses penyelenggaraan pemilu nanti. Karena itu, sebaiknya setelah mereka terpilih sekarang mereka mesti melupakan janji dan kesepakatan yang pernah mereka buat dengan parpol sebelumnya," jelasnya.

Jeirry juga mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk tetap solid sebagai satu tim kerja penyelenggara pemilu. Kesolidan dan kekompakan sangat penting mengingat tekanan dari luar akan sangat banyak dan kuat. Jika secara internal mereka tak solid maka akan dengan mudah digoyang oleh elemen-elemen diluar mereka.

"Kalau mereka tidak solid, maka meskipun mereka kapasitas dan kompetensinya mumpuni, tidak akan berarti apa-apa. Belajar dari pengalaman KPU dan Bawaslu sebelumnya, maka salah satu kunci penting terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang baik adalah kekompakan penyelenggaranya sebagai satu Tim Kerja yang kolektif," tegasnya.[R-14]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!