SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 23 Oktober 2014
BS logo

Kejati DKI Bidik Mantan Walikota Jaktim Terkait Pembebasan Tanah BKT
Selasa, 16 April 2013 | 17:18

Pembebasan lahan dan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). [Antara] Pembebasan lahan dan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). [Antara]

[JAKARTA] Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Albert Napitupulu mengatakan, tidak tertutup kemungkinan pihaknya menjerat mantan Walikota Jakarta Timur (Jaktim), Koesnan Halim dalam perkara korupsi pembebasan lahan Panti Sosial Bina Insan (PSBI), Pondok Bambu, Jakarta TImur.

"Masih dalam pengembangan apakah masih ada pihak-pihak yang bertanggung jawab termasuk dari Panitia Pembebasan Tanah (P2T) peruntukan Banjir Kanal Timur (BKT)," kata Albert, di Jakarta, Selasa (16/4).

Koesnan Halim merupakan Ketua P2T pembebasan lahan tersebut yang diperuntukan untuk BKT. Proyek tersebut diadakan pada tahun 2006.  

Sejauh ini, Kejati DKI telah menetapkan tiga orang tersangka dari pihak pajak yakni, PNS KPP Bogor Kasi Ekstensifikasi Ruslan, pensiunan pegawai pajak Subekti Widyana, dan PNS KPP pajak Kosambi Tangerang Urip pada Februari 2013.

Penetapan ketiganya sebagai tersangka karena timbulnya kerugian negara mencapai Rp 1,6 miliar yang dalam pembebasan lahan seluas 22456 m2, diawali dari mengubah harga nilai jual objek pajak (NJOP) dari Rp464.000 per meter menjadi Rp573.000 per meter yang diduga dilakukan oleh tersangka. 

Albert menegaskan, meskipun pihaknya belum menahan ketiganya, namun penyidikan kasus ini bakal dituntaskan dan dikembangkan hingga menjerat pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Belum ditahan, masih dipertimbangkan. Dan kasus ini masih dalam pengembangan apakah masih ada pihak lain yang bertanggung jawab," katanya. [E-11]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!