SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Oktober 2014
BS logo

Organisasi Birokrasi Pemprov DKI Masih Gemuk
Rabu, 9 Mei 2012 | 11:29

Syamsul Maarif [republika] Syamsul Maarif [republika]

[JAKARTA] Organisasi birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai masih terlalu gemuk dalam melayani warga Ibukota. Belum ada sinergi yang baik untuk melaksanakan program kerja antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan lainnya.  

Hal itu disampaikan pengamat reformasi birokrasi Syamsul Maarif dalam diskusi “Apa Kabar Reformasi Birokrasi di Jakarta,” di Jakarta, baru-baru ini.  

Menurut Syamsul, reformasi birokrasi adalah perubahan dan perbaikan sistem dalam pemerintahan menuju good governance.  

Syamsul menyebutkan, ada empat hal yang harus disiasati dalam reformasi birokrasi yaitu strategi harus jelas, adanya operasional dari strategi tersebut, perubahan budaya, dan insentif. Hal lain yang belum berjalan dalam reformasi birokrasi adalah perubahan budaya dalam pola pikir pimpinan SKPD Pemprov DKI.  

“DKI sudah memiliki banyak strategi yang baik, terbukti mampu melaksanakan reformasi birokrasi dengan cepat dibandingkan daerah-daerah lain. Hanya saja operasional dari strategi tersebut belum berjalan secara sempurna,” katanya.  

Dia menilai, budaya reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan itu belum mendorong terjadinya perubahan pola pikir para pimpinan SKPD. Kondisi itu berdampak pada tidak terjadi perubahan pola pikir staf yang dipimpinnya.  

Syamsul mengakui, merubah budaya tidak sederhana dan memerlukan perubahan prinsip-prinsip dalam menjalankan reformasi. Bila hal tersebut dilakukan maka reformasi birokrasi semakin baik kualitasnya.  

“Perlunya optimalisasi komitmen pimpinan SKPD dalam menjalankan reformasi birokrasi. Saya melihat masih terlihat satu kegiatan yang sama dilakukan beberapa SKPD,” katanya.  

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, sudah melakukan reformasi birokrasi sejak 2008 lalu. Namun, dalam penerapannya memerlukan waktu untuk menyempurnakannya.  

“Saya berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu dalam prosesnya,” tuturnya.  

Asisten Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Hasan Daud mengatakan, Pemprov DKI termasuk provinsi yang tercepat melaksanakan reformasi birokrasi sejak dikeluarkan kebijakannya oleh pemerintah pusat. “Provinsi DKI Jakarta termasuk provinsi yang paling cepat melaksanakan reformasi birokrasi di jajaran kelembagaannya. Karena itu, Kempan menjadikan reformasi birokrasi yang dilakukan Pemprov DKI sebagai percontohan bagi daerah lain yang ada di Indonesia,” kata Hasan.  

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, sebelum terjadinya reformasi birokrasi, kelembagaan dalam tubuh Pemprov DKI terdiri dari 382 unit, 17 badan, 26 dinas dan 11 biro. Setelah dilakukan reformasi birokrasi pada tahun 2008, struktur kelembagaan Pemprov DKI diperkecil, yaitu menjadi 358 unit, 10 badan, 20 Dinas dan 10 Biro.  

Juga terjadi pengurangan pejabat struktural dari 9.211 orang menjadi 7.709 orang pada tahun 2008. Kemudian terdapat organisasi untuk melayani masyarakat antara lain 6 RSUD, 44 kecamatan, 340 puskesmas kelurahan, unit pelayanan pajak daerah di kecamatan, unit pengelola dana bergulir, 267 kantor lurah dan 44 kantor camat, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN.  

Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Achmad Harjadi mengakui, birokrasi Pemprov DKI masih gemuk. Reformasi birokrasi di Jakarta masih terus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan masyakarat.[H-14]    




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!