SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 21 Desember 2014
BS logo

DPR Tolak Usulan Pemanfaatan Sisa Anggaran Untuk Kurikulum 2013
Jumat, 14 Juni 2013 | 9:21

Tawuran antar pelajar seperti menjadi kurikulum baru. [Google] Tawuran antar pelajar seperti menjadi kurikulum baru. [Google]

[JAKARTA] Komisi X DPR RI menolak usulan pemerintah terkait pemanfaatan sisa anggaran Kurikulum 2013. Pemerintah diminta merevisi usulannya dengan mengalokasikan sisa anggaran untuk kegiatan yang menunjang pelaksanaan kurikulum.  

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfadhli mengatakan, kesuksesan kurikulum baru harus didukung pula oleh sarana dan prasarana memadai. Oleh karena itu, sisa anggaran kurikulum jangan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBN murni  

"Selama ini, yang dibicarakan pemerintah hanya soal buku dan pelatihan guru. Tapi penunjang-penunjang pelaksanaan kurikulum juga harus dipikirkan," tandas Zulfadhli saat dihubungi SP usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim di Jakarta, Kamis (13/6) malam.  

Zulfadhli mencontohkan, kurikulum baru mewajibkan pelaksanaan ekstrakurikuler Pramuka. Selain itu, waktu belajar siswa dalam kurikulum baru juga diperpanjang sehingga otomatis siswa lebih lama berada di sekolah. Kurikulum baru juga memakai metode tematik integratif, artinya dibutuhkan banyak alat peraga di sekolah.  

"Kegiatan Pramuka, misalnya, harus didukung pembiayaannya. Lalu kegiatan belajar mengajar jadi lebih panjang, artinya siswa harus disiapkan sarana ibadah seperti mushola. Jadi tidak cukup hanya berpikir guru dan buku," katanya.  

Sebelumnya, DPR hanya menyetujui alokasi anggaran Kurikulum 2013 sebesar Rp 829,4 miliar atau turun dari pengajuan pemerintah sebesar Rp 1,15 triliun. Artinya, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 323,8 miliar.  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh berniat memakai sisa anggaran kurikulum baru untuk pembangunan fisik dan nonfisik sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA/SMK.

Nuh mengusulkan pada jenjang SD dialokasikan sebesar Rp 204,6 miliar untuk berbagai kegiatan yaitu penambahan pembangunan perpustakaan sebanyak 190 unit, penambahan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 386 unit, penyediaan meubeler RKB sebanyak 2.185 unit, penambahan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang sebanyak 250 unit, penambahan rehabilitas ruang kelas rusak berat sebanyak 750 unit, dan manajemen bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak satu kegiatan.      

Target Implementasi
 

Pada jenjang SMP, Nuh mengusulkan dana Rp Rp 37,6 miliar  dialokasikan untuk penambahan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 112 unit, pengadaan dokumen pedoman standar pengembangan pembelajaran sebanyak 119 dokumen, dan menejemen BSM sebanyak satu kegiatan.  

Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK, diusulkan Rp 81,5 miliar dipakai untuk penambahan pembangunan RKB SMA sebanyak 214 unit, manajemen BSM SMA satu kegiatan, penambahan ruang praktik siswa SMK 37 unit, penambahan peralatan praktik SMK 37 paket, dan manajemen BSM SMK sebanyak satu kegiatan.  

Terkait usulan mendikbud, Zulfadhli menegaskan pemerintah harus mendukung sekolah-sekolah yang menjadi target implementasi kurikulum.

Tidak bisa pelaksanaan kurikulum dilepas begitu saja, dengan hanya menyiapkan guru dan buku. Sasaran implementasi awal Kurikulum 2013 adalah 6.325 sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK di 295 kabupaten/kota di 33 provinsi.

Untuk jenjang SD, kurikulum akan diterapkan di kelas I dan IV, untuk jenjang SMP di kelas VII, dan jenjang SMA di kelas X. [C-5]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!