SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 30 September 2014

Penyandang Disabilitas Masih Alami Diskriminasi
Selasa, 3 Desember 2013 | 14:11

Fasilitas untuk penyandang disabilitas [google] Fasilitas untuk penyandang disabilitas [google]

[JAKARTA] Penyandang disabilitas di Indonesia hingga kini masih mengalami diskriminasi di berbagai bidang. Masyarakat dan negara pun diminta untuk meningkatkan dan menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang juga menjadi bagian dari warga negara Indonesia.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Penyandang Cacat Indonesia Gufroni Sakaril di sela-sela Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2013 bertema Hapus Hambatan, Wujudkan Masyarakat Inklusif di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (3/12).

"Diskriminasi masih ada, penyandang disabilitas masih belum bisa setara dengan non disabilitas. Belum terpenuhinya hak-hak disabilitas, fasilitas publik seperti transportasi, bahkan ketika mau beribadah dan nonton pertandingan bola pun, penyandang disabilitas masih menemui kesulitan," katanya.

Selain itu, aksesibilitas di sektor pekerjaan pun belum memberi ruang yang luas bagi penyandang disabilitas. Menurutnya perusahaan terkadang belum mengerti aturan antara pekerjaan yang disediakan dengan ketrampilan penyandang disabilitas.

"Seharusnya bisa dilakukan pelatihan bagi penyandang disabilitas," ujarnya.

Gufroni mengingatkan ketika Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas, tentu akan menjadi sorotan dunia internasional. 

Aturan kuota 1 persen lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas seperti diamanatkan UU No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat pun belum sepenuhnya terimplementasi. Bahkan menurut Gufroni kuota 1 persen itu belum tercapai. Ketiadaan sanksi dipandang menyulitkan pencapaian tersebut.

Oleh karena di rancangan undang-undang penyandang disabilitas, Persatuan Penyandang Cacat Indonesia mendesak adanya sanksi bagi perusahaan atau instansi yang tidak memberi peluang bekerja bagi penyandang disabilitas.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri pun memandang bahwa UU No 4 Tahun 1997 harus direvisi dan diperbaiki. Selain masih menyebutkan penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, juga masih memandang masalah penyandang disabilitas sebatas sosial dan kesehatan belum menyentuh masalah budaya,  ekonomi dan lainnya.

"Kita berharap dengan adanya Hari Disabilitas Internasional 2013 masyarakat memahami mereka menjadi bagian di negeri ini  dan memberi ruang perhatian bagi mereka," ungkap Mensos.

Kuota 1 persen pekerja disabilitas juga belum terpenuhi dan di rancangan undang-undang yang baru lanjut Mensos akan disebutkan sanksinya jika instansi atau perusahaan tidak memenuhinya.

Pengertian kuota 1 persen berarti instansi pemerintah atau perusahaan wajib mempekerjakan minimal 1 orang penyandang disabilitas untuk 100 orang karyawan yang memenuhi syarat dan kualifikasi pekerjaan.

Sejak tahun 2008-2013 baru 76 perusahaan yang melakukan kerja sama dengan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong untuk menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah melampaui kuota 1 persen dari setiap 100 pegawai yaitu perusahaan fabrikasi PT Omron (alat kesehatan) dan PT Trigolden Star Wisesa (garmen). 

Berdasarkan sensus tahun 2010, sekitar 3,11 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 8 juta jiwa merupakan penyandang disabilitas. Sedangkan 163.000 jiwa merupakan penyandang cacat berat yang tidak produktif. [R-15]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!