SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 28 November 2014
BS logo

Wakil Menkes: Tak Ada Larangan Beri Dana Insentif Ke Dokter PTT
Jumat, 17 Mei 2013 | 8:25

Ilustrasi dokter [google] Ilustrasi dokter [google]

[MANADO] Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufron mengatakan, tidak ada larangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bila  Pemerintah Daerah memberikan dana insentif kepada tenaga kesehatan, dokter, termasuk dokter pegawai tidak tetap (PTT).

“Kalau ada larangan dari BPK, kami akan bicarakan lagi. Jadi tidak perlu takut memberikan dana insentif, karena BPK tidak melarang,” kata Gufron dalam rapat Kerja Dinas Kesehatan se-Sulutdi Manado, Kamis (16/5) malam.

Sebelumnya, dalam dialog dengan para kepala daerah, Wakil Walikota Bitung, Maxmilian Lomban mengeluhkan adanya larangan dari BPK di Sulut, mengenai pemberian dana insentif kepada dokter Rp 2 juta/bulan.

”Kami hentikan pemberian itu, karena ada larangan BPK,” katanya. Menurutnya, dana untuk dokter PTT dari pusat, hanya Rp 1 juta. Kemudian pihaknya menambah dengan APBD Kota Rp 2 juta, namun belakangan BPK melarang.

”Ini kami minta, Wakil Menkes harus bicarakan dengan BPK atau melakukan kerja sama,” kata Lomban.

Wakil Menkes mengatakan, pihaknya akan membahas dengan BPK pusat mengenai masalah ini. Di Papua saja, sekitar Rp 30 juta dana insentif dan tidak ada masalah hingga saat ini.

Wakil Gubernur Sulut, Djauhari Kansil mengatakan, majunya bidang kesehatan di Sulut karena Pemda memang menjadikan hal itu sebagai prioritas . Bahkan, sekitar 10 persen dana APBD untuk kesehatan. [136]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!