SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 23 Februari 2017
BS logo
POLITIK & HUKUM


TAJUK RENCANA

PP Pengupahan demi Buruh dan Pengusaha

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan. Poin penting dari beleid baru itu adalah formula baku upah minimum yakni didasarkan pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula itu menjadi dasar bagi gubernur untuk menetapkan besarnya upah minimum buruh setiap tahun. Selasa, 3 Nov 2015 | 22:06

Revolusi Mental Melalui Olahraga

Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Era Baru Kontrak Karya Freeport

SUARA PEMBACA

Penghentian Reklamasi Tak Mudah

Sejak 18 April kemarin, Pemerintah DKI Jakarta menyepakati keputusan Pemerintah Pusat untuk melakukan moratorium proyek reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta. Rabu, 20 Apr 2016 | 17:42

Reliance Securities Tipu Nasabah

Metland Transyogi Alihkan Reservasi Rumah Sepihak

Citra Indah Jonggol, Tak Seindah Namanya


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

Publik Tunggu Kinerja Polri Usut Laporan Antasari dan SBY

[JAKARTA] Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji berharap Polri mampu mengungkap pengakuan mantan Ketua KPK Antasari Azhar terkait rekayasa kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Sebab, publik menunggu pengungkapan perkara yang selama ini mengundang banyak pertanyaan, terlebih diwarnai aksi saling lapor antara Antasari dengan Presiden RI ke-6, SBY. Rabu, 15 Feb 2017 | 12:09

Wapres Bantah Ada Upaya Menzalimi SBY

[JAKARTA] Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah ada upaya dari pemerintahan saat ini melakukan penzoliman terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah saat ini ditegas JK bekerja berdasarkan aturan. Rabu, 15 Feb 2017 | 12:06

Disebut-sebut oleh Antasari, Aulia Pohan: Tanya SBY

[JAKARTA] Nama mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan turut disebut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (14/2). Antasari mengungkap bahwa CEO MNC Grup Hary Tanoesudibjo pernah memintanya untuk tidak menahan Aulia. Rabu, 15 Feb 2017 | 11:54

SBY Anggap Tuduhan Antasari Kampanye Hitam

[JAKARTA] Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar jumpa pers untuk menanggapi tuduhan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Diketahui, Antasari menyebut SBY sebagai dalang kasus pembunuhan Bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Rabu, 15 Feb 2017 | 9:08

Hatta Ali Kembali Jabat Ketua MA

[JAKARTA] Untuk kedua kalinya, Hakim Agung, Hatta Ali dipercaya menduduki jabatan Ketua Mahkamah Agung (MA). Hatta terpilih menjadi Ketua MA periode 2017-2022 setelah meraih dukungan mayoritas, dengan memperoleh 38 suara dalam proses voting satu putaran yang digelar di Gedung MA, Jakarta, Selasa (14/2). Selasa, 14 Feb 2017 | 14:25

Kasus VSAT, Bareskrim Jadwalkan Periksa Adik Anies Baswedan

[JAKARTA] Dit Tipikor Bareskrim menjadwalkan untuk memeriksa Abdillah Rasyid Baswedan. Adik kandung Anies Rasyid Baswedan itu akan diperiksa sebagai saksi. Selasa, 14 Feb 2017 | 13:50

Hakim Konstitusi Dicecar Soal Proses Uji Materi UU Peternakan

[JAKARTA] Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), I Dewa Gede Palguna dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai proses penanganan permohonan uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Senin (13/2). Hal itu diakui Palguna usai diperiksa penyidik sebagai saksi kasus yang telah menjerat koleganya, Patrialis Akbar ini. Selasa, 14 Feb 2017 | 12:36

KY Dorong Regenerasi Ketua MA

(JAKARTA) Komisi Yudisial (KY) mendorong adanya regenerasi Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dalam lingkup peradilan Indonesia. Menurut rencana, MA bakal menyelenggarakan pemilihan ketua yang baru, Selasa (14/2) atau sehari sebelum pelaksanaan pilkada serentak 2017. Senin, 13 Feb 2017 | 17:49

MKMK Harap Segera Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Patrialis Akbar

[JAKARTA] Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berharap segera memutuskan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, Patrialis Akbar yang telah menjadi tersangka kasus dugaan suap uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan demikian dugaan pelanggaran ini tidak berlarur-larut. Putusan MKMK ini akan menentukan Patrialis diberhentikan secara hormat atau tidak hormat. Senin, 13 Feb 2017 | 15:34

Pasang iklan disini via B1 Ads