SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 29 Maret 2017
BS logo
POLITIK & HUKUM


TAJUK RENCANA

PP Pengupahan demi Buruh dan Pengusaha

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan. Poin penting dari beleid baru itu adalah formula baku upah minimum yakni didasarkan pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula itu menjadi dasar bagi gubernur untuk menetapkan besarnya upah minimum buruh setiap tahun. Selasa, 3 Nov 2015 | 22:06

Revolusi Mental Melalui Olahraga

Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Era Baru Kontrak Karya Freeport

SUARA PEMBACA

Penghentian Reklamasi Tak Mudah

Sejak 18 April kemarin, Pemerintah DKI Jakarta menyepakati keputusan Pemerintah Pusat untuk melakukan moratorium proyek reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta. Rabu, 20 Apr 2016 | 17:42

Reliance Securities Tipu Nasabah

Metland Transyogi Alihkan Reservasi Rumah Sepihak

Citra Indah Jonggol, Tak Seindah Namanya


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

Pejabat Bea Cukai Terseret Pusaran Suap Patrialis Akbar

[JAKARTA] Kasus dugaan suap uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjerat mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar menyeret sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditken) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal ini ditandai dengan diperiksanya sejumlah pejabat Bea dan Cukai terkait kasus tersebut beberapa hari terakhir. Rabu, 22 Mar 2017 | 12:39

Pengamat: Dukungan ARB ke Novanto Positif Untuk Golkar

[JAKARTA] Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe memuji langkah mantan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) yang meminta seluruh kader Partai Golkar untuk tetap tenang terhadap persoalan yang membawa-bawa nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Minggu, 19 Mar 2017 | 10:50

Jadi Saksi, Gamawan Fauzi Bantah Terima Aliran Dana E-KTP

[JAKARTA] Mantan Mendagri Gamawan Fauzi siap bersaksi dalam persidangan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3). Sebelum sidang dimulai, Gamawan yang tiba di pengadilan sekitar pukul 09.00 WIB menegaskan tidak pernah menerima aliran dana dari proyek pengadaan e-KTP yang nilainya mencapai Rp 5,9 triliun. Kamis, 16 Mar 2017 | 12:28

Diungkap Polisi, Kejahatan Pornografi Anak Secara Online di Official Candys Group

[JAKARTA] Subdirektorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, membongkar kasus pornografi online spesialias anak, dan menangkap empat orang tersangka. Rabu, 15 Mar 2017 | 14:23

Soal E-KTP, Mendagri: Wajar Presiden Kecewa

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyindir proyek kartu tanda penduduk elektroni (e-KTP) yang menghabiskan anggaran Rp6 triliun. Presiden kecewa, karena dengan nilai sedemikian besar tersebut, jenis KTP hanya berubah dari ’kertas’ menjadi ’plastik’. Rabu, 15 Mar 2017 | 13:51

Ada Kasus yang Rugikan Keuangan Negara Lebih Besar dari E-KTP

[JAKARTA] Perkara dugaan korupsi proyek e-KTP sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain perkara e-KTP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah menangani kasus yang juga merugikan keuangan negara. Bahkan, Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut indikasi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat kasus ini lebih besar ketimbang kerugian keuangan negara kasus e-KTP yang ditaksir mencapai Rp 2,3 triliun. Rabu, 15 Mar 2017 | 13:46

Kasusnya Bergulir di Pengadilan, KPK Harapkan Layanan E-KTP Tak Terganggu

[JAKARTA] Persidangan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP saat ini telah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Meski disebut melibatkan sejumlah nama besar dan kerugian negara diduga mencapai Rp 2,3 triliun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap persidangan ini tak mengganggu proses pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan e-KTP. Selasa, 14 Mar 2017 | 14:52

Presiden Adakan Pertemuan dengan Pimpinan Lembaga Negara di Istana

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3). Adapun pimpinan-pimpinan lembaga negara yang hadir diantaranya yakni Ketua DPR Setya Novanto bersama tiga Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan, Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi tiga Wakil Ketua MPR EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang. Selain itu, ada juga Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada, dan lain sebagainya. Selasa, 14 Mar 2017 | 12:45

KPK Periksa Sekretaris Patrialis Akbar

[JAKARTA] Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Prana Patrayoga Adiputra yang merupakan Sekretaris mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, Senin (13/3). Prana dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjerat Patrialis Akbar. Senin, 13 Mar 2017 | 14:39

Pasang iklan disini via B1 Ads