SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 2 Oktober 2014
BS logo

Aroma Tak Sedap Seputar Pertemuan SBY-Inpex Terkait Kontrak Blok Masela
Senin, 23 September 2013 | 10:00

Blok Masela. [Antara] Blok Masela. [Antara]

Kasus kongkalingkong terkait bisnis minyak dan gas seperti tidak pernah hilang.  

Meski mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini telah diborgol oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aroma tak sedang seputar bisni migas kembali berhembus.  

Ada pertemuan Rabu (18/9) di Istana Negara Jakarta, antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) denngan Presiden dan 'Chief Executive Officer' Inpex Corporation Toshiaki Kitamura.  

Pertemuan itu  ternyata membawa kabar yang cukup mengejutkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia bahwa isi perut bumi bangsa ini akan dikeruk lagi untuk kepentingan segelintir orang.  

Peneliti Indonesia Economic Development Studies (IEDS), Musyafaur Rahman dalam rilis yang diterima SP di Jakarta, Senin (23/9), menulis, dalam pertemuan tersebut, Inpex menyinggung permintaan perpanjangan konsesi Blok Masela hingga 2048, padahal kontrak Inpex di Masela sendiri baru akan berakhir pada 2028.

Inpex sendiri berkeras bahwa alasan mereka mengajukan perpanjangan kontrak jauh-jauh hari (bahkan jauh sebelum produksi kilang LNG terapung tersebut yang diperkirakan baru dimulai pada 2018) adalah karena khawatir investasi yang mereka kucurkan tidak akan kembali dalam kurun waktu 10 tahun sejak produksi hingga akhir kontrak di 2028.

Pertanyaannya apakah aturan di negeri ini memungkinkan perpanjangan kontrak bahkan sebelum produksi dimulai?  

Seberapa urgens perpanjangan kontrak itu harus diputuskan, sehingga memaksa Presdir Inpex turun meminta keputusan kepada Presiden SBY,  mengingat Pemilu 2014 sudah di depan mata?

Sesuai Pasal 28 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perpanjangan kontrak hanya boleh diajukan paling cepat 10 tahun.  

Sementara, kontrak kerja sama Blok Masela antara pemerintah dan Inpex yang ditandatangani 1998, baru berakhir 2028 atau masih 15 tahun lagi.

Namun, Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan, pemerintah akan mencari celah hukum untuk memperpanjang kontrak Inpex, tanpa merubah PP-nya.  

Alasannya, produksi Masela diperkirakan baru dimulai 2018 atau hanya 10 tahun sebelum kontrak berakhir 2028, sehingga belum cukup mengembalikan investasi yang mencapai  US$ 14 miliar.

Alasan Sesat

Sekilas paparan yang diungkapkan KESDM seolah masuk akal. Sebuah proyek pasti akan dihitung nilai keekonomiannya dan jangka waktu pengembalian investasi yang telah digelontorkan.  

Dengan komposisi kepemilikan Saham,  Inpex Masela (60 %), Shell (30 %) dan Indonesia diwakili oleh PT EMP Energi Indonesia (10 %), maka Inpex terlihat akan menanggung beban investasi yang cukup besar di proyek Masela.

Namun publik mungkin tidak tahu bahwa pertama, pemerintah telah memberikan insentif berupa kenaikan batasan cost recovery dari sebelumnya 40 persen, kemudian 100 persen, dan bahkan ada yang mendapatkan 120 persen  atas setiap biaya yang dikeluarkan oleh para pemegang Kontrak Kerjasama (dalam hal ini asing) yang menggarap proyek-proyek SDA di negeri ini.

Kedua, siapa yang menjamin bahwa investasi proyek Masela yang disebutkan sebesar US$14 Miliar bukan digelembungkan dari yang seharusnya.  

Jika hal ini terjadi maka kontraktor sudah menikmati benefit sebelum jatuh tempo sesuai hitungan keekonomian suatu proyek. Bahkan lebih besar lagi jika perpanjangan tersebut disetujui.  

Artinya ada keuntungan berlipat ganda yang akan didapatkan oleh pihak-pihak yang terlibat jika perpanjangan kontrak Inpex di Blok Masela terwujud.

“Silakan hitung berapa persen dan berapa banyak sub-kontraktor migas maupun pihak lain yang terlibat,  yang bisa menikmati sebagian dari cost recovery yang dibayar kembali Pemerintah Indonesia yang bernilai lebih dari miliaran dolar AS. Malah Badan Anggaran  (BK) DPR menyetujui alokasi cost recovery untuk 2013 sebesar US$15,5 miliar,” katanya.

Dengan fakta seperti ini, adalah sangat mengherankan akal sehat kita, bahwa kontraktor yang menguras sumber daya alam migas Indonesia dan berpotensi merugikan negara justru mendapat proteksi lebih atas nama pengamanan investasi asing.  

Sementara ketika perpanjangan disetujui maka pada 2048 Masela hanyalah besi tua terapung ketika dikembalikan ke tangan Republik karena seluruh cadangan gasnya telah habis dikuras.

“Inilah produk UU 22 Tahun  2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Perpres 95 Tahun 2012 yang memberikan keuntungan kontraktor asing,”  katanya.

Aroma Busuk

Berdasarkan pemberitaan media, ide perpanjangan Inpex justru pertama kali dilontarkan oleh Mantan Ketua SKK Migas yang saat ini tengah berurusan dengan KPK, Rudi Rubiandini pada Mei 2013 lalu.  

Ide tersebut kemudian terkubur seiring dengan kasus yang tengah melibatkan Rudi, namun kembali mencuat lewat kedatangan Presdir Inpex ke Istana untuk menemui Presiden SBY.

Jika merujuk pada kalkulasi keuntungan yang mungkin didapatkan berdasarkan hitungan di atas, maka patut diduga perpanjangan kontrak ini, dan pertemuan di Istana menjadi awal dari pembicaraan bisnis,  sekaligus komitmen politik yang tentu saja ujung-ujungnya tidak untuk kepentingan negara, namun untuk kepentingan individu-individu, sekali lagi mengingat Pemilu 2014 sudah di depan mata.

Atau bisa jadi Inpex sebagai pebisnis ingin mendapatkan jaminan bahwa proyeksi keuntungan mereka tidak akan terganggu meski iklim politik Indonesia nantinya berubah.  

“Sehingga komitmen sejak dini dan kepastian profit harus dibuat lewat perpanjangan kontrak di akhir masa jabatan Presiden SBY, yang nyata-nyata berbagai kebijakannya sangat melindungi investasi asing di negeri ini tanpa reserve,” katanya.

Apapun, semua skenario tersebut selayaknya mendapatkan porsi yang lebih bagi institusi penegak hukum di republik ini yang sekali lagi harus menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, gratifikasi dan perampokan uang negara, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bukan tidak mungkin penangkapan Rudi Rubiandini bisa membuka jalan atas berbagai dugaan gratifikasi yang lainnnya yang berpotensi merampok habis-habisan kekayaan alam negeri ini lewat berbagai kebijakan dan perjanjian yang sekilas terlihat masuk akal namun menyesatkan jika di kaji lebih mendalam,” katanya.

Indonesia Economic Development Studies (IEDS), lanjut dia, bersikap tegas bahwa demi mewujudkan kemandirian ekonomi di negeri ini, sudah pada tempatnya jika praktik-praktik yang merugikan negara, perjanjian dan kontrak-kontrak kerjasama yang berpotensi mengalirkan keuntungan maksimal bukan untuk rakyat Indonesia dan tidak mensejahterakan rakyat harus di kaji ulang, bahkan jika perlu dibatalkan. [L-8]




   




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!