SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 21 Desember 2014
BS logo

Pasca Keputusan MK

DPD Bisa Gunakan Hak Interpelasi, Angket, Dan Menyatakan Pendapat
Rabu, 3 April 2013 | 19:50

Ketua DPD RI, Irman Gusman (kedua dari  kanan), Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso (kedua  dari kiri),  Ketua Bidang Otonomi Daerah Partai NasDem, Siti Nurbaya Bakar (kiri), dan pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin hadir sebagai pembicara dalam diskusi "Politik Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", di Jakarta, Rabu  (3/4). [daridulu.com] Ketua DPD RI, Irman Gusman (kedua dari kanan), Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso (kedua dari kiri), Ketua Bidang Otonomi Daerah Partai NasDem, Siti Nurbaya Bakar (kiri), dan pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin hadir sebagai pembicara dalam diskusi "Politik Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", di Jakarta, Rabu (3/4). [daridulu.com]

[JAKARTA] Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bisa menggunakan hal interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat sebagai instrumen pengawasan parlemen terhadap pemerintah.

Karena, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPD memiliki hak dan kewenangan yang sama dengan DPR RI, kecuali soal memutuskan atau mengetuk palu terkait pengesahan sebuah undang-undang dan pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden.

“Logikanya sederhana saja, DPRD saja memiliki tiga instrumen pengawasan itu, masak DPD RI tidak bisa. Padahal semuanya itu tidak dijabarkan dalam UUD 1945,” kata pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin di Jakarta, Rabu (3/4).

Hanya saja, kata Irman Putra Sidin, ada batasan yang diberikan MK terhadap DPD terkait penggunaan tiga hak tersebut yakni boleh menyampaikan hak menyatakan pendapat, tetapi tidak boleh melakukan impeachment.

“Pakai semua tiga hak itu yakni  hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat, tetapi tidak boleh meng-impeach presiden,” katanya.  

Mantan Sekjen DPD RI, Siti Nurbaya mengatakan, DPD RI  punya peran pengawasan. Cuma selama ini hasil pengawasan itu belum berani diserahkan ke Presiden.

“Ini yang kita dorong agar hasil pengawasan itu diserahkan ke Presiden. Ini cuma soal nyali saja,” kata Siti yang kini menjadi salah satu ketua di Partai NasDem.

Namun, Siti mengingatkan, sebelum menggunakan hak-hak tersebut, DPD harus memperhitungkan secara matang dampak politiknya.

“Kalau kita injak kaki yang ini, bagaimana reaksi kaki yang lain. Itu harus diperhitungkan secara matang,” katanya. [L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!