SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 22 Oktober 2014
BS logo

DPR Hati-Hati Bahas Revisi UU Migas
Kamis, 29 November 2012 | 20:10

Ilustrasi sumur migas. [google] Ilustrasi sumur migas. [google]

[JAKARTA] Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Zainudin Amali mengatakan akan berhati-hati agar tidak ada celah untuk "judicial review" lagi.  

"Pembahasan revisi Undang-Undang Migas harus selesai secepatnya tetapi DPR harus hati-hati agar tidak dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) lagi," kata Zainudin Amali di Jakarta, Kamis (29/11).  

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Undang-Undang Migas yang sudah ada sebenarnya sudah dibahas dalam waktu yang lama dan berhati-hati. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dibahas selama tiga setengah tahun.  

Meskipun dibahas secara hati-hati dan dalam waktu yang lama, ternyata undang-undang itu masih menuai gugatan dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.  

"Ini berpengaruh secara psikologis kepada kami untuk lebih hati-hati lagi. Namun, paling tidak pembahasan sudah selesai maksimal dua kali masa sidang atau kalau diperpanjangan hanya satu kali masa sidang," katanya.  

Itu berarti, dia menargetkan pembahasan revisi undang-undang itu selesai tahun depan. Pembahasan revisi undang-undang itu saat ini masih dalam tahap sinkronisasi pandangan fraksi dan persiapan masuk Badan Legislatif (Baleg).  

Target pembahasan revisi Undang-Undang Migas secara cepat itu karena Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKSP Migas) pengganti Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) sifatnya hanya sementara, sehingga harus cepat dicari bentuk permanennya.  

Proses pembahasan memang menjadi lebih lama karena revisi undang-undang Migas itu merupakan inisiatif dari DPR.

Jika usul revisi berasal dari pemerintah, maka DPR hanya perlu memperdebatkan pasal-pasal dalam revisi tersebut.  

Karena inisiatif dari DPR, maka perlu ada penyatuan pandangan antarfraksi di Komisi VII yang membidangi energi. DPR maupun pemerintah berharap draf revisi bisa masuk ke rapat paripurna awal Januari 2013 dan menjadi diundangkan tahun itu juga. [Ant/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!