SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Oktober 2014
BS logo

Inilah Hasil Investigasi Kemdikbud Terkait Pelaksanaan Dan Percetakan Bahan Ujian Nasional
Senin, 13 Mei 2013 | 18:55

M Nuh. [Dok.SP] M Nuh. [Dok.SP]

[JAKARTA] Menteri Pendidikan Nasional (Mendikbud), M Nuh memaparkan  hasil investigasi terkait pelaksanaan dan percetakan bahan ujian nasional (UN) 2013.

Ada empat permasalahan yang membuat terlambatnya pelaksanaan UN di 11 provinsi di Indonesia.

Pertama,
keterlambatan turunnya anggaran DIPA di Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Kedua, adanya kelemahan managerial di Kemdikbud sendiri.

Ketiga, adanya kelemahan managerial termasuk teknis di percetakan.

Keempat, kelemahan tim pengawas di percetakan yang dikombinasi dari dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan beberapa perguruan tinggi.

"Empat permasalahan inilah yang punya kontribusi terhadap keterlambatan dari naskah di 11 provinsi itu," kata Nuh.

Terkait dengan DIPA, Nuh menjelaskan, DIPA dari Kemkeu untuk Balitbang baru keluar tanggal 13 Maret 2013, dan kontrak tender baru bisa dilaksanakan 15 Maret 2013.

Padahal saat proses pengadaan atau tender naskah UN pada 22-26 Februari, itu  sudah masuk masa sanggah. Jika DIPA tersebut turun tepat waktu yakni akhir bulan Februari, kontrak UN lebih cepat dilaksanakan.

"Keterlambatan DIPA ini sekitar dua mingguan, dan ini turut memberikan kontribusi terhadap keterlambatan pelaksanaan UN," kata Nuh.

Terkait dengan kelemahan managerial Kemdikbud,  Nuh menjelaskan, penyampaian master naskah UN dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud tidak diserahkan kepada percetakan secara menyeluruh melainkan bertahap.

 Meskipun selisih waktunya hanya 5 hari atau seminggu, tetap memberikan kontribusi keterlambatan.  “Meskipun 5 percetakan lain juga bisa dan jalan seperti biasa," ucap Nuh.
 
Keterlambatan UN juga terjadi karena adanya kelemahan sistem pengendali intern di penyelenggara UN, yaitu pengelolaan risiko belum berjalan baik. Selain itu, penjadwalan pelaksanaan pekerjaan yang tidak terinformasi secara memadai, sehingga menimbulkan persepsi tentang percetakan.

Terkait dengan permasalahan percetakan, Nuh menjelaskan, PT Ghalia Indonesia Printing, yakni satu dari 6 percetakan yang menang tender proyek pengadaan naskah UN 2013 menghadapi kendala teknis.

Pada saat penyiapan percetakan itu, PT Ghalia kesulitan menggabungkan antara naskah dengan lembar jawaban komputer UN, sehingga mengalami kemunduran. Misalnya lembar naskah hitam putih, sedangkan LJK berwarna, sehingga percetakan ini mengalami kesulitan.

Selain kelemahan teknis, juga terdapat sistem atau pola kerja di percetakan yang tidak berjalan dengan baik. 

Misalnya, tidak seluruh naskah dicetak untuk seluruh provinsi, sehingga terjadi  penumpukan luar biasa, dan akhirnya mengurangi wilayah manuver untuk pengepakan dan lainnya.

PT Ghalia juga tidak memiliki kontrol risiko, dan lemahnya tanggung jawab serta komitmen manajemen percetakan.

"Saya berani mengatakan ini, karena saya sendiri melihat, dan tahu bagaimana kinerja percetakan ini. Misalnya, boks-boks yang sudah siap di atas truk-truk yang disegel, tetapi  belum juga diberangkatkan sampai  pukul 08.00 pagi, padahal selesainya pukul 03.00 pagi dan pesawat sudah menunggu di bandara," ucapnya.

Di samping itu, lemahnya tim pengawas di lapangan juga menyebabkan kekisruhan UN, misalnya banyak naskah tertukar.

Investigasi ini juga menghasilkan rekomendasi yakni memberhentikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Khairil Anwar, yang sudah terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri sejak 3 Mei lalu,  sebelum hasil investigasi ini rampung.

M Nuh menjelaskan, investigasi terkait pengadaan dan tender belum diumumkan, karena masih dalam proses investigasi dan menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). [D-13]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!