SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 30 Oktober 2014
BS logo

Kasus Penggelapan Pajak di Kantor Samsat Lebak Terus Dikembangkan
Jumat, 5 Oktober 2012 | 7:55

Ilustrasi korupsi menyulitkan daya saing. [google] Ilustrasi korupsi menyulitkan daya saing. [google]

[SERANG] Setelah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penggelapan pajak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Samsat Kabupaten Lebak, sebesar Rp1,6 Miliar, penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Banten, terus melakukan pengembangan, untuk mencari pelaku lain.

Kepala Sub Direktorat III AKBP Zuhardi, mengatakan tidak menutup kemungkinan masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak tersebut, namun penyidik dari Direktorat Tipikor belum bisa memastikan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, karena masih dilakukan penyidikan.

“Kami belum bisa pastikan apakah masih ada orang lain yang terlibat atau tidak, karena masih dalam penyidikan untuk mencari siapa saja yang terlibat, terutama atasannya apakah terlibat atau tidak,” ujar Kasubdit III Ditrekrimsus Polda Banten AKBP Zuhardi, Kamis (4/10).

Zuhardi mengatakan, tiga orang yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penggelapan pajak itu antara lain DFS (34) yang bertugas sebagai kasir dan dua tenaga kerja kontrak (TKK) berinisial D dan KS di UPT Samsat Kabupaten Lebak.

“Para tersangka diduga kuat melakukan penggelapan uang pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBNKB), dengan kerugian mencapai Rp1,6 miliar. Kasus ini  akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah kami kiri ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten,” jelasnya.

Dia menjelaskan, tersangka DFS yang bertugas sebagai kasir dan Control Registrasi (CR) di UPT Samsat Rangkasbitung, Lebak i itu diduga tidak menyetorkan uang penerimaan BBNKB yang dibayarkan wajib pajak ke UPT Samsat Rangkasbitung, Lebak mulai dari September 2009-Desember 2011.

Perbuatan itu dilakukan tersangka DFS dengan cara menghilangkan biaya BBNKB yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Tersangka hanya mencantumkan biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sementara itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, Zaenal Mutaqin menyatakan, kasus yang terjadi di UPT Samsat Lebak, bermula dari kecurigaan pihaknya, yang memeriksa pelaporan keuangan penerimaan wajib pajak kendaraan bermotor.

“Setelah saya menemukan kejanggalan, saya langsung mengirim tim untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan tim diperoleh hasil  bahwa diduga kuat telah terjadi tindakan penggelapan pajak. Setelah menerima laporan dari tim,  saya kemudian mengambil langkah melaporkan kasus tersebut ke Polda Banten dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari,” ujar Zaenal Mutaqin.

Zaenal juga menyatakan, selain memeriksa UPT Samsat Lebak, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kantor Samsat lain yang berada di bawah Dinas Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, untuk memastikan ada atau tidaknya kasus serupa terjadi di kantor Samsat lain. [149]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!