SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 25 Juni 2017
BS logo

Mahfud MD: Indonesia Becek Korupsi
Senin, 12 November 2012 | 21:59

Mahfud MD. [Google] Mahfud MD. [Google]
[JAKARTA] Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, saat ini demokrasi di Indonesia semakin jauh dari semangat Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga menyebabkan Indonesia 'becek' dengan korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan hedonisme.

"Saat ini demokrasi yang berkembang cenderung memberi ruang terhadap kaum oligarki. Bahkan, demokrasi kita sudah mengarah pada poliarkis (kekuasaan yang tersebar di beberapa penjuru)," kata Mahfud dalam orasi di depan peserta TB Simatupang Memorial Lecture bertema Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila, di Jakarta, Senin (12/11).

Namun demikian, dirinya tetap optimistis negara Indonesia akan bisa lebih baik ke depan dengan modal sosial yang dimiliki. Demokrasi yang saat ini tanpa pilihan yang bagus akan bisa dihapus dengan memaksimalkan modal sosial.

"Modal sosial itu bisa maksimal jika didukung dengan penegakan hukum yang tegas dan leadership yang kuat," katanya.

Oleh karena itu, tambah dia, generasi mendatang harus mengisi Pancasila dengan pembangunan. Inti dari Pancasila itu ada di sila kelima, untuk memberi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim, mengatakan, pembangunan nasional harus berjalan dalam lima sila Pancasila karena saat ini pembangunan ekonomi justru tak berkaitan dengan bidang lain.

"Saat ini yang terjadi di Indonesia adalah di dalam pasar, sila lain tak tertampung," kata mantan Menteri Lingkungan Hidup ini.

Pembangunan, akhirnya tertumpu di Sumatera dan Jawa karena di kedua pulau itu terdapat 80 persen penduduk Indonesia. Hal ini membuat partai politik sebagai penggerak pembangunan hanya fokus menggarap Jawa dan Sumatera.

"Apakah benar sistem politik di Indonesia harus 'one man one vote' jika melihat pembangunan yang timpang ini," kata Emil.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar sistem politik yang perlu diangkat adalah sistem politik yang bertumpu pada pengamalan Pancasila.

"Saat ini saya melihat parpol terlalu banyak. Jika satu parpol membutuhkan 10 triliun rupiah per tahun, jika ada 14 parpol maka membutuhkan 140 triliun. Itu sudah 10 persennya APBN kita," jelas Emil seraya mengarahkan parpol justru lebih banyak menggerogoti APBN.

Budayawan Ahmad Syafii Maarif mengatakan Pancasila hidup dari tragedi ke tragedi, dimana Pancasila sejak awal sudah menjadi yatim piatu karena kerap tak diimplementasikan.

"Hampir semua aset bangsa dikuasai negara asing. Jadi, di mana kita menempatkan Pancasila," katanya. [Ant/L-8]



Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads
Data tidak tersedia.
Data tidak tersedia.