SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 20 Desember 2014
BS logo

Dialektika Demokrasi

Mencari Format Ideal Konvensi Partai Demokrat
Kamis, 18 April 2013 | 20:00

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. [Google] Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. [Google]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melempar wacana konvensi untuk menjaring calon presiden (capres) yang akan diusung Partai Demokrat pada Pemilu 2014.

Orang pertama yang secara terbuka telah mendapat tawaran konvensi adalah Ketua DPD RI, Irman Gusman. Mungkin SBY menawarkan ke tokoh-tokoh lain juga, tetapi nama-nama mereka belum terekspose media.

Irman bersama pimpinan DPD RI lainnya, saat itu menggelar pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, Rabu (10/4), membicarakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstutisi  (MK) soal kewenangan DPD RI.

Tawaran itu diutarakan SBY dalam kapasitas dia sebagai Presiden dan bukan Ketua Umum Partai Demokrat, karena disampaikan dalam acara resmi kenegaraan, yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan para pejabat tinggi negara lainnya.

Padahal SBY pernah berjanji, dia hanya akan mengurus partai pada hari Sabtu dan Minggu. Itu dikatakannya merespons kritikan banyak pihak soal rangkap jabatan yang diembannya.

Merespons tawaran SBY, Irman mendiskusikan ke teman-teman wartawan dan sejumlah anggota DPD RI. Anggota DPD RI dari Sulawesi Barat, Asri Anas kemudian mengingatkan Ketua DPD RI itu agar hati-hati.

“Saya sampaikan ke Pak Irman, kita sebagai DPD jangan terjebak di sana. Elektabilitas Partai Demokrat sedang anjlok, dan untuk menaikkannya salah satu opsi melalui konvensi. Jangan-jangan DPD yang memiliki konstituen di seluruh Indonesia seakan-akan dilibatkan  untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (17/4).

Di balik semua itu, ada kecemasan substansial seorang Asri Anas akan janji SBY.  Di melihat ketidakkonsistenan dalam diri SBY akan janji-janjinya. Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat adalah preseden yang tidak bisa dilupakan.

“Mencopot Anas Urbaningrum, kemudian mengambil alih Partai Demokrat dilakukan dengan mudah oleh SBY. Apalagi dengan capres 2014 nanti. Apakah ada jaminan pemenang konvensi akan jadi capres Partai Demokrat?” tanya dia.

Pandangan kritis Asri Anas direspons oleh Direktur Indobarometer, M Qodari. 

Menurut dia, kecemasan yang sama dilihat banyak orang. Ada ketidakkonsistenan dalam diri seorang SBY.  Ketika memilih wakil presiden pada 2009 lalu, ada banyak nama yang ditawarkan.

Ada banyak tokoh dipanggil dan dijanjikan menduduki posisi-posisi tertentu dalam kabinet. Tetapi  banyak di antara mereka akhirnya kecewa.

“Itu yang membuat orang berpikir ulang menerima tawaran konvensi Partai Demokrat. Jangan-jangan ini jebakan,”katanya. 

Model Konvensi

Terlepas dari inkosistensi seorang SBY, Qodari memberikan beberapa masukan terkait konvensi yang akan digelar Partai Demokrat.  

Pertama
,
bagaimana memilih seorang capres.  

Menurut Qodari, idealnya seorang pemimpin harus memiliki tiga kriteria yakni integritas, kompetensi, dan populer.

“Kalau tiga kriteria ini diberikan, maka kita akan sulit mencari pemimpin bangsa, ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami, walau puluhan nama sudah diekspose media. Itulah gunanya konvensi,” katanya.

Capres Rhoma Irama misalnya,  dia populer dan dikenal luas, karena dia artis. Tetapi bagaimana dengan integritas dia, bagaimana dengan kompetensi dia sebagai seorang pemimpin bangsa. “Ini menjadi sulit,” katanya.

Model konvensi yang ditawari Partai Demokrat juga jangan mengadopsi metode yang dilakukan di Amerika Serikat (AS). Ada perbedaan yang sangat besar dan mendasar antara Amerika dan Indonesia.  

“Di Amerika, partai politik punya ikatan emosional yang sangat kuat dengan konstituen dan simpatisan. Karena itu, siapa pun yang muncul sebagai kandidat akan didukung sepenuhnya. Siapa yang tahu Barack Obama sebelumnya, tetapi ketika ia menjadi capres Partai Demokrat, semua elite partai, kader, konstituen, dan simpatisan mendukung dia,”katanya.

Lalu di Indonesia bagaimana?

Konvensi Partai Golkar, kata Qodari, adalah contoh bagaimana tidak adanya ikatan batin antara elite partai, kader, konstituen, dan simpatisan.

“Akibatnya, capres yang dipilih melalui konvensi dengan menghabiskan dana yang sangat besar, ternyata tidak didukung oleh elite partai lainnya. Ibarat mendorong mobil mogok, capres hasil konvensi jalan sendiri,” katanya.

Kedua
,
menentukan model konvensi.

Berkaca pada banyak fakta,  Qodari mengusulkan model konvensi yang ideal untuk Partai Demokrat adalah kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Secara kuantitatif, Partai Demokrat harus melakukan survei siapa tokoh yang diinginkan publik. Hasil survei urutan ketiga hingga kelima diambil menjadi calon presiden.

Atau tetap memakai survei, tetapi siapa yang mendapat dukungan suara di atas 10-15 persen, merekalah yang diambil.

 “Sudah pasti mereka itu memiliki potensi menang dan punya basis suara yang signifikan, karena mereka dipilih oleh publik dalam sebuah survei resmi dan independen,” katanya.

Secara kualitatif,  Partai Demokrat membuat kriteria khusus untuk capres dengan memberikan skors. Misalnya, seorang capres harus memiliki integritas, kopentensi, dan popularitas dengan nilai atau skors tertinggi.

Kemudian libatkan semua pengurus dari pusat sampai daerah dalam mencari dan memilih tokoh-tokoh yang sesuai atau paling tidak mendekati tiga kriteria di atas. 

“Hasil pencarian pengurus Partai Demokrat itu kemudian dibawa ke rapimnas. Di sanalah seorang capres Partai Demokrat akan ditentukan,” katanya.

Tetapi, kata Qodari, ada kekhawatiran, ada batu besar yang mengganjal yakni keputusan capres Partai Demokrat  sesuai AD/ART hanya ditentukan oleh 9 majelis tinggi partai. Nama capres hasil konvensi diberikan ke 9 orang majelis tinggi partai.

“Di sini muncul kekhawatiran, nama capres hasil konvensi, begitu masuk ke majelis tinggi partai, akan beda lagi. Dan tidak ada yang bisa menggugat, selama AD/ART Partai Demokrat tidak diubah,” katanya.

Inilah yang membuat banyak tokoh bersikap wait and see atas tawaran konvensi Partai Demokrat.

Apa jaminan bagi mereka yang menang konvensi akan jadi capres?

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono harus mengubah AD/ART sebelum menggelar konvensi capres. Atau paling tidak membuat komitemen tegas dan jelas.  

Kalau tidak, ini akan  menjadi jebakan Batman. [SP/Gusti Lesek]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!