SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 22 Desember 2014
BS logo

RUU Tapera

Pemerintah Tak Serius Dukung Rumah Murah Untuk Rakyat
Selasa, 7 Mei 2013 | 20:02

Ketua Panja RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) DPR RI,  Joseph Umar hadi (kanan) bersama Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Nur Rahmat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi bertema "RUU Tapera:  Rumah Untuk Rakyat" di Gedung Parlemen RI, Jakarta, Selasa (7/5).  [daridulu.com] Ketua Panja RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) DPR RI, Joseph Umar hadi (kanan) bersama Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Nur Rahmat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi bertema "RUU Tapera: Rumah Untuk Rakyat" di Gedung Parlemen RI, Jakarta, Selasa (7/5). [daridulu.com]

[JAKARTA] Pemerintah masih setengah hati mendukung rencana DPR RI  membangun rumah murah bagi rakyat melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pemerintah malah menolak gagasan DPR dan sejumlah serikat buruh agar menyiapkan dana penyertaan modal untuk pembangunan rumah rakyat. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang  (RUU) tentang Tapera, Yosep Umar Hadi memperkirakan pembahasan RUU tersebut akan a lot, karena ada beberapa pasal yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

"Pasal tersebut antara lain, soal penyertaan modal untuk pendirian badan pengelola serta kewajiban orang kaya menabung, tapi tak mendapat rumah," kata Yosep Umar Hadi pada diskusi "RUU Tapera: Rumah Untuk Rakyat" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (7/5).

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah, Presiden Konfederasi SPSI Andi Gani Nua Wea serta Ketua FSPSI-RTMM Nur Rahmat.

Menurut Yosep, pasal yang masih berbeda pandangan antara DPR RI dan Pemerintah adalah soal penyertaan modal dari pemerintah sebesar Rp1 triliun untuk pendirian Badan Pengelola Perumahan Rakyat.

Hal lain yang juga akan dipertanyakan kepada pemerintah, kata dia, adalah kewajiban perusahaan membantu sebagian uang yang menjadi tabungan dari para pegawainya.

"Persoalannya, perusahaan tentu tidak akan mau membantu jika negara tidak memberikan dana penyertaan modal," katanya.

Politisi PDI-P ini menjelaskan, untuk pengadaan rumah sangat sederhana bagi 15 juta rakyat miskin diperlukan modal sekitar Rp10 triliun.

Jika pemerintah tidak memberikan penyertaan modal negara untuk subsidi pengadaan rumah sangat sederhana, menurut dia, maka rakyat miskin akan sulit memiliki rumah.

Menurut Yosep, untuk pengadaan rumah bagi rakyat yang utama adalah pengadaan tanah karena harga tanah cenderung naik, sehingga diperlukan subsidi dari pemerintah untuk meringankan harga jual rumah.

"Bicara soal kesejahteraan rakyat yang utama adalah ketersediaan rumah, sebelum membicarakan hal lainnya yakni pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya," katanya.

Ia menegaskan, rumah adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga nantinya Badan Pengelola Taperana akan kerja sama dengan berbagai pihak seperti asuransi, dan perbankan untuk menyukseskan pengadaan rumah rakyat.

Fraksi-fraksi di DPR RI, kata dia, mendukung Tapera karena secara substantif konstitusi menjamin setiap warga negara memiliki rumah.

Karena itu, menurut dia, Tapera akan kerjasama dengan perusahaan besar untuk pengadaan rumah bagai karyawannya yang berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Presiden Konfederasi SPSI, Andi Gani Nua Wea, mengatakan, mendesak pemerintah agar mendukung RUU Tapera sehingga rakyat miskin bisa memiliki rumah.

Andi Gani juga mengingatkan kaum buruh untuk terus mengawal pembahasan RUU Tapera di DPR RI.

Ketua FSPSI-RTMM Nur Rahmat mengatakan, kaum buruh berpenghasilan rendah tentu akan mendukung pembahasan RUU Tapera.

Ia mengusulkan agar RUU Tapera ini tidak hanya mengakomodasi pengadaan rumah untuk PNS dan pegawai BUMN berpenghasilan rendah, tapi juga buruh yang tergabung dalam serikat pekerja. [Ant/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!