SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Oktober 2014
BS logo

Terapkan Larangan Rangkap Jabatan bagi Presiden
Rabu, 3 April 2013 | 13:41

Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [google] Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [google]

[JAKARTA] Advokat Senior Adnan Buyung Nasution menilai perlu adanya pembentukan peraturan larangan rangkap jabatan setelah Presiden SBY secara resmi memutuskan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Saya memahami bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang melarang rangkap jabatan seorang presiden. Namun, perlu dilakukan pembenahan ke depan agar semua pejabat publik tidak rangkap jabatan," kata Buyung, di Jakarta, Rabu (3/4).

Menurutnya, hal itu harus segera dihentikan agar tidak terulang pada masa kepemimpinan presiden yang akan datang. Sebab, rangkap jabatan presiden dapat dianggap sebagai pelanggaran etika politik.

Ketentuan larangan rangkap jabatan bagi presiden, kata Buyung, bisa mengacu pada UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang mengatur tugas dan wewenang anggota Wantimpres.

"Meskipun wewenangnya tidak sebesar presiden tetapi sudah ada larangan merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik, pimpinan ormas, LSM, yayasan, BUMN, sesuai Pasal 12 ayat 1 huruf d UU No 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden," ujarnya.

Tidak hanya itu, Buyung menyebutkan larangan rangkap jabatan juga telah diterapkan bagi anggota DPR, DPRD, dan DPD sebagaimana ketentuan dalam UU No 8 Tahun 201 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Dengan adanya ketentuan tersebut, ujarnya, seorang presiden dapat fokus dalam menjalankan tugas sesungguhnya yakni, membangun pemerintahan bersih yang berwibawa.

"Langkah tersebut seyogyanya merupakan aspirasi rakyat banyak guna mendorong terbentuknya clean and effective governance," jelasnya.

Mantan hakim konstitusi Leica Marzuki mengatakan, sebagai pemegang kedaulatan rakyat, Presiden SBY sepatutnya mengutamakan rakyat. Jika presiden merangkap jabatan dengan menjadi ketua umum parpol maka presiden telah melanggar etika.

"Dalam waktu yang sama melanggar etika politik," katanya. (E-11)  




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!