Sajikan Pornografi, Penyedia Platform Didenda Rp 100 Juta Per Konten


...

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk menindak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau penyedia platform yang melanggar Undang-undang (UU).

Pemerintah Tak Mau Buru-Buru Implementasikan 5G

Misalnya saja terkait konten pornografi yang masih marak beredar di internet. Dengan adanya PP 71 tersebut, PSE yang masih nakal menyajikan konten pornografi bisa dikenakan sanksi denda Rp 100 juta per konten. Sanksi serupa saat ini juga sudah diberlakukan di luar negeri seperti di Singapura dan Jerman.

"Pornografi itu tidak ada ampun. Kalau kita temukan (konten pornografi), penyelenggara sistem elektroniknya akan langsung dikenakan denda sekitar Rp 100 juta per konten. Jadi nanti kita akan melakukan patroli menggunakan mesin yang kita punya. Karena seharusnya mereka punya kemampuan untuk menyortir sendiri konten tersebut, tidak seperti sekarang yang seperti membiarkan," kata Semuel A Pangerapan, di gedung Kemkominfo, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Tidak hanya konten pornografi, PSE yang melakukan pembiaran untuk konten lainnya yang melanggar Undang-undang juga akan dikenakan sanksi. Misalnya terkait ujaran kebencian, radikalisme, hingga berita bohong atau hoax.

Setelah Satria, BAKTI Siapkan Dua Satelit Baru

"Untuk konten pornografi, ini bisa langsung dikenakan denda. Tetapi untuk konten lain seperti ujaran kebencian, kita akan meminta mereka melakukan review dalam batas waktu yang ditentukan. Bila terbukti melanggar undang-undang, harus segera di-take down. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan tidak juga di-review, mereka juga bisa kena denda,” terang Semuel.

Adanya sanksi denda ini merupakan salah satu pembeda dari PP 71/2019 yang merevisi peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 82 Tahun 2012.

"Sanksi denda sebelumnya tidak ada. Di PP yang baru ini sekarang ada sanksi administratif, bisa denda atau diblokir, pemutusan akses sementara, atau dikeluarkan dari list. Artinya permanen tidak bisa diakses di Indonesia,” terang Semuel.

Dengan adanya sanksi denda tersebut, Semuel berharap konten pornografi maupun konten negatif lainnya tidak akan lagi memiliki ruang di internet. Di sisi lain, PSE seperti Facebook, Twitter, hingga Instagram juga ikut bersama-sama memerangi konten negatif di platform-nya.

Untuk memberi kesempatan bagi PSE menyiapkan teknologi maupun tim dalam menangkal konten-konten negatif di platform masing-masing, sanksi denda ini baru akan berlaku mulai Oktober 2020.



Sumber : BeritaSatu.com