...

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nasaruddin Umar (tengah), Staf Khusus Presiden bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi Denny Indrayana (kanan) dan Guru Besar Fakultas Teknik ITB Widjajono Partowidagdo berfoto bersama seusai memenuhi panggilan Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Minggu (16/10). Presiden Yudhoyono menunjuk Nasaruddin Umar sebagai Wakil Menteri Agama, Denny Indrayana sebagai Wakil Menkum dan HAM dan Widjajono Partowidagdo sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Memiliki satu orang wakil menteri saja belum tentu mudah untuk mengatur kordinasi antara menteri, sekjen, dirjen, apalagi dua

Jika tidak perubahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua hasil perombakan akan mempunyai 34 menteri dan 19 pos wakil menteri.

Meskipun Menteri Koodinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan hal itu tidak membebani anggaran, karena wakil menteri adalah pegawai negei sipil dan undang-undang memperbolehkan, namun berbagai tanggapan yang mengemuka umumnya menyatakan ketidaksetujuan.

Menurut pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, kalau yang dilakukan adalah pergantian menteri maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harusnya fokus pada kinerja menteri.

Kalau menambahkan wakil menteri bukan jawaban justru akan menguras anggaran negara.

"Saya juga heran, ini pergantian menteri atau membentuk kabinet. Kok wakil menteri yang diurus, padahal banyak kewenangan pusat yang sudah diserahkan ke daerah. Kalau sekarang angkat wakil menteri banyak-banyak mau urus apa," katanya.

Sementara menurut peneliti politik LIPI, Siti Zuhro, pos wakil menteri adalah ban serep, hanya bertindak saat atasan absen.

"Percuma punya wakil menteri dari kalangan profesional kalau secara jabatan mereka tetap harus tunduk terhadap menteri, dan menterinya tetap tunduk pada parpol yang menaunginya," tutur dia.

Ketidaksetujuan juga dikemukakan oleh mantan Anggota DPR, Ferry Mursyidan Baldan. Terutama untuk kementerian yang memiliki lebih dari satu wakil menteri.

"Memiliki satu orang wakil menteri saja belum tentu mudah untuk mengatur kordinasi antara menteri, sekjen, dirjen, apalagi dua," katanya.

Ia menilai, proses pengambilan keputusan oleh sebuah kementerian yang memiliki wakil menteri lebih dari satu akan menjadi lebih lambat dan cenderung menjadi tidak fokus karena banyaknya pertimbangan yang masuk. Bahkan ada kemungkinan akan terjadi misleading.

Ia menambahkan, ada beberapa kementerian yang tidak membutuhkan wakil menteri, seperti kementerian Badan Usaha Milik Negara.

"Sementara beberapa kementerian yang saya pikir perlu memiliki wakil menteri antara lain seperti Menlu, Menhan, Menakertrans. Itupun berkaitan dengan intensitas pekerjaannya yang cukup banyak" tambahnya.

Sementara itu Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan sampai saat ini pemanggilan wakil menteri sudah selesai. Wakil menteri yang baru pun juga memiliki kontrak kinerja khusus dengan presiden.

"Setelah bertemu presiden, mereka langsung menandatangani kontrak kinerja," ujarnya.

Ia menambahkan nantinya para calon wakil menteri yang terpilih ini akan melakukan cek kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Menurut kabar terakhir dari Istana, susunan kabinet hasil perombakan yang rencananya diumumkan tanggal 19 Oktober, posisi Fasli Jalal sebagai wakil menteri pendidikan nasional akan digantikan oleh Musliar Kasim.

Sementara itu posisi wakil menteri luar negeri yang saat ini dijabat oleh Triyono Wibowo selanjutnya akan diganti oleh mantan duta besar Indnesia untuk Singapura Wardana. Triyono Wibowo selanjutnya akan menjabat sebagai duta besar.

Berikut daftar menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menteri

1. Menko Polhukam: Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Saleh
11. Menteri Perindustrian: M.S Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Fredy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Setyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Segaf al Jufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menteri Negara Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Koperasi dan UKM: Syarief Hasan
27. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Gusti Muhammad Hatta,
28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar,
29. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: EE Mangindaan,
30. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faishal Zaini
31. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas: Prof. Armida Alisjahbana
32. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: Mustafa Abubakar
33. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: Andi Mallarangeng

10 Wakil Menteri Lama

1. Wakil Menlu Triyono Wibowo
2. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
3. Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun
4. Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar (sekarang jadi wakil menkeu)
5. Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi (sekarang jadi Wakil mendag)
6. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono
7. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak
8. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal
9. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo
10 Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati


Daftar Wakil Menteri Baru

1. Staf Khusus Presiden bidang Hukum dan Pemberantasan KKN Denny Indrayana ditunjuk  Wakil Menteri Hukum dan HAM

2. Anggota Dewan Energi Nasional Widjadjono Partowidagdo sebagai wakil menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Nazaruddin Umar sebagai wakil menteri Agama.

4. Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertanian

5. Direktur Program Pascasarjana Magister Arsitektur dan Perencanaan Pariwisata (MPAR) Universitas Gadjah Mada Wiendu Nuryanti yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pendidikan bidang Kebudayaan.

6. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas Musliar Kasim sebagai wakil menteri pendidikan bidang pendidikan.

7. Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan

8. Wakil Menteri Pertanian Bayu Khrisnamurti ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perdagangan

9. Sekertaris Kementerian BUMN Mahmuddin Yasin menjadi Wakil Menteri BUMN.

10. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Wardana sebagai Wakil Menteri Luar Negeri

11. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Ali Gufron Mukti sebagai Wakil Menteri Kesehatan

12. Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata Kemenbudpar Sapta Nirwandar sebagai Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

13. Guru Besar Ilmu Administrasi FISIP Eko Prasodjo ditunjuk menjadi Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi