Anak Petinggi PKS Kembali Mangkir


...

Ridwan Hakim, Putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin.

Jakarta - Anak Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (1/3).

Padahal, dia dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait kuota impor daging sapi tahun 2013 di Kementerian Pertanian (Kemtan).

"Tidak hadir," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP ketika ditanya apakah Ridwan memenuhi panggilan, Jumat (1/3) malam.

Hanya saja, Johan mengaku belum mengetahui apakah sudah ada konfirmasi dari pihak Ridwan perihal ketidakhadiran yang bersangkutan.

Seperti diketahui, ini bukan kali pertama Ridwan mangkir dari panggilan KPK.

Anak petinggi PKS ini juga mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada Kamis (28/2) kemarin.

Ridwan memang sempat menghebohkan pemberitaan karena pergi ke luar negeri tepat sehari sebelum KPK meminta Ditjen Imigrasi melakukan pencegahan.

Tetapi, akhirnya putra petinggi PKS ini kembali ke Indonesia dan memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi impor daging sapi.

Dalam kasus dugaan suap impor daging sapi, KPK telah menetapkan empat tersangka, yaitu eks Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, orang dekat Luthfi Ahmad Fathanah dan dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

KPK menduga ada aliran dana ke Luthfi sebesar Rp 1 miliar dari PT Indoguna Utama melalui seorang perantara bernama Ahmad Fathanah yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menurut informasi, Luthfi diduga membantu PT Indoguna mendapatkan kuota impor daging sapi tahun 2013. Dan dijanjikan mendapatkan Rp 5.000 per kilo daging sapi oleh pengurus perusahaan pengimpor sapi tersebut, yakni Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi.

Dalam membantu Indoguna, Luthfi diduga menggunakan kekuasaannya sebagai Presiden PKS. Mengingat, Mentan Suswono adalah kader PKS.

Atas perbuatannya, Juard dan Arya diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

Sedangkan, Ahmad dan Lutfi diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

Dalam kasus ini, empat orang juga telah resmi dicegah, yaitu Elda Devianne Adiningrat yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia pada 2008, Soraya Kusuma Effendi selaku Komisaris PT Indoguna Utama, Maria Elisabeth Liman Direktur Utama PT Indoguna Utama dan Denny P Adiningrat. (N-8)

Sumber : Suara Pembaruan