Anggoro Pindah ke Lapas di Bogor, KPK Kecewa Napi Korupsi Bisa Pelesiran


...

Anggoro Widjojo. [Istimewa]

[BOGOR] Narapidana kasus korupsi Anggoro Widjojo telah dipindah dari Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin Bandung ke Lapas Kelas III Gunung Sindur, Bogor. Setiap aktivitas Anggoro dapat terpantau secara seksama di lapas dengan pengamanan super maksimal ini.

Kepala Lapas Kelas III Gunung Sindur, Mujiarto menjelaskan, Anggoro tiba pada Senin (6/2) sekitar pukul 05.00 WIB. Ia ditempatkan seorang diri di salah satu kamar di Blok A, sebagai proses pengenalan lingkungan (penaling). "Sebelumnya di Blok A itu ada napi lain, termasuk Gayus Tambunan tapi mayoritas kasus narkoba. Karena kamar-kamar dalam proses renovasi, mereka dipindah sementara ke Blok D. Jadi Anggoro sekarang sendirian di Blok A," tutur Mujiarto saat dikonfirmasi, Rabu (8/2).

Renovasi itu, kata Mujiarto, merupakan pemasangan teknologi pengamanan pada pintu kamar dan pintu blok. Nantinya, di Blok A akan menerapkan sistem super maximum security, dan hanya bisa diakses oleh kepala pengamanan blok.

Dari 36 kamar yang ada di Blok A, sepuluh diantaranya sudah dipasangi teknologi tersebut. Teknologi sistem ini baru bisa diterapkan setelah pengerjaan di seluruh kamar tuntas. Tidak hanya itu, aktivitas para napi di Blok A juga akan diawasi kamera Closed Circuit Television (CCTV) selama 24 jam terhubung dengan kepolisian dan Kantor Kemenhum dan Ham. Dari 69 unit CCTV yang ada di LP Gunung Sindur, sebanyak 54 diantaranya berada di Blok A.

“Pengamanan di lapas ini ketat. Setiap aktivitas narapida dapat diawasi secara seksama. Setiap napi yang izin keluar lapas pun harus mempunyai alasan yang jelas dan dikawal sipir dan polisi,” kata Mujianto. Sehingga kemungkinan kecil napi dapat meninggalkan lapas tanpa sepengetahuan.

Seperti diketahui, Anggoro merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu.

Sementara itu, Seorang anggota Polsek Arcamanik diperiksa menyusul terungkapnya aktivitas narapidana Anggoro Widjojo di luar Lapas Sukamiskin. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Yusri Yunus menuturkan, keterlibatan seorang anggota kepolisian itu berkaitan dengan permintaan dari lapas.

“saat itu lapas yang meminta pengawalan pada Minggu 29 Desember 2016 dan diketahui Anggoro sempat menyambangi salah satu apartemen di Kota Bandung,” kata Yusri.

Sebagai langkah tindak lanjut, pemeriksaan dilakukan terhadap seorang anggota yang melakukan pengawalan terhadap Anggoro. Anggota Polsek Arcamanik, Bripka R ini merupakan anggota kepolisian yang ketika itu bertugas melakukan pengawalan.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa saat pengawalan berlangsung, anggota Polsek Arcamanik itu tidak sendiri, melainkan bersama dengan seorang sopir dan sipir dari Lapas Sukamiskin. Awalnya, mereka berangkat sesuai tujuan, yaitu berobat ke Rumah Sakit Santosa Kota Bandung. Namun setelah itu, mereka tidak langsung kembali ke lapas, melainkan ke apartemen.

Hal itu yang menjadi fokus pemeriksaan. Tidak tertutup kemungkinan sanksi diberikan kepada anggota kepolisian tersebut jika diketahui ada pelanggaran. "Saat ini masih diselidiki. Seharusnya pengawalan dilakukan sesuai permintaan, setelah dari rumah sakit langsung kembali ke lapas. Kalau dari hasil pemeriksaan diketahui ada pelanggaran, akan ada tindakan tegas," tambah Yusri.

Dorong Kemkumham

Di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kekecewaan atas fenomena banyaknya narapidana kasus korupsi yang masih bisa pelesiran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung. Fenomena ini seolah menihilkan upaya pemberantasan korupsi mulai dari proses penyelidikan, hingga penuntutan yang dilakukan tidak hanya oleh KPK, melainkan juga Kejaksaan, dan Kepolisian.

"Jika fakta yang terdapat disana (napi bisa pelesiran di Lapas Sukamiskin) terkonfirmasi dan benar tentu itu mengecewakan bagi penegak hukum. Tidak hanya KPK tapi juga kepolisian dan kejaksaan. Bagi KPK sendiri upaya sudah maksimal dengan proses penyidikan yang tidak mudah tentunya. Selain kerja keras KPK dan pihak pengadilan prosesnya sudah menelan anggaran negara yang cukup besar," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Febri menegaskan, fenomena napi korupsi yang masih bisa pelesiran meski sedang menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin telah menghancurkan kepercayaan dan harapan masyarakat agar Indonesia terbebas dari korupsi. Apalagi, jika adanya gratifikasi atau suap yang diberikan napi kepada petugas untuk dapat keluar masuk Lapas sesuka hati tanpa pengawalan.

"Perbuatan-perbuatan yang kemudian memberikan kelonggaran, atau membiarkan narapidana bebas keluar Lapas di luar ketentuan yang ada, apalagi ada indikasi penerimaan gratifikasi dan suap, tentu merusak dan melukai keadilan publik. Hal ini berimplikasi pada tidak maksimalnya pengeluaran negara. Sudah banyak energi dan anggaran negara tapi pada akhirnya tidak dihukum maksimal karena ulah dari beberapa kalangan," tegasnya.

Untuk itu, Febri menyatakan, KPK mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengevaluasi sistem yang ada dalam tata kelola lapas. Tak hanya itu, KPK juga mendorong peningkatan kesejahteraan petugas lapas agar tak tergoda dengan iming-iming dari para koruptor. Dengan demikian, Febri berharap fenomena napi pelesiran ini tidak kembali terjadi di masa mendatang. [VEN/F-5]



Sumber : suarapembaruan