Bawaslu Temukan 165 Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2019


...

[JAKARTA] Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 165 pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye Pemilu 2019. Data ini berdasarkan rekapitulasi Bawaslu per 1 Maret 2019.

"Hingga awal Maret 2019 sudah ada 165 pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang tersebar di 15 provinsi," ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di Jakarta, Sabtu (9/3).

Pelanggaran ASN terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 43 pelanggaran, disusul Sulawesi Selatan (26 pelanggaran), Sulawesi Tenggara (20 pelanggaran), Jawa Barat (17 pelanggaran), dan Banten (17 pelanggaran).

Kemudian, Bali sebanyak 8 pelanggaran, Sulawesi Barat (7 pelanggaran), NTB (6 pelanggaran), Kalimantan Timur (5 pelanggaran), Riau (5 pelanggaran), Bangka Belitung (3 pelanggaran), Sumatera Selatan (3 pelanggaran), Kepulauan Riau (2 pelanggaran), Papua Barat (2 pelangggaran) dan Maluku (1 pelangggaran).

"Dari 165 pelanggaran tersebut, yang dihentikan kasusnya sebanyak 26 pelanggaran, ditindaklanjuti sebanyak 123 pelanggaran, sedang proses 10 pelanggaran, dan yang dikenakan sanksi pidana sebanyak 6 ASN," ungkap Ratna.

Adapun bentuk pelanggaran ASN dikelompokkan menjadi delapan hal yakni:

1. Mencalonkan diri sebagai calon legislatif namun belum mengundurkan diri sebagai ASN (2 pelanggaran)

2. Melakukan tindakan yang menguntungkan peserta/calon (30 pelanggaran)

3. Melakukan tindakan menguntungkan peserta/calon di media sosial (56 pelanggaran)

4. Hadir dalam kampanye (26 pelanggaran)

5. Menggunakan atribut partai/peserta pemilu dan/atau membagikan alat peraga kampanye (16 pelanggaran)

6. Keterlibatan ASN sebagai tim kampanye peserta pemilu (11 kasus).

7. Menghadiri kegiatan peserta pemilu (non kampanye) (10 kasus).

8. Menjadi anggota partai poltiik (14 kasus).

Sementara itu, jabatan dari ASN yang melakukan pelanggaran di dilakukan oleh: ASN Dinas sebanyak 66 orang yakni; ASN Guru 10 orang; ASN Kecamatan (1 orang); ASN Pemprov/Kabupaten (6 orang); Bupati (5 orang); Camat (8 orang),; Gubernur (2 orang); Kepala Desa 23 orang; Ketua/anggota BPD (10 orang); Kepala Dinas (1 orang); Lurah (3 orang); Perangkat desa (27 orang); Satpol PP 2 orang; Sekretaris Desa (1 orang); Sekretaris kecamatan (1 orang); dan Wakil Bupati 1 orang. [YUS]

 



Sumber : suarapembaruan