Produsen Masih Enggan Bertanggung Jawab soal Sampah


...

Tumpukan sampah di salah satu kawasan di Ciputat, Tangerang Selatan.

Mengambil sampah produk yang tersebar ke daerah-daerah dijadikan alasan.

Terbitnya peraturan pemerintah terkait tanggung jawab produsen untuk sampah (EPR) masih harus ditunda, dengan adanya penolakan dari para produsen. Demikian antara lain dijelaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH), Gusti Muhammad Hatta, di Jakarta, Senin (3/10).

Untuk diketahui, EPR sendiri diwajibkan di dalam UU 18 tahun 2008, terutama bagi para produsen untuk menarik kembali sampah-sampah kemasan dari produk mereka. "Mereka masih keberatan soal EPR. Mereka belum terima. Mereka anggap baru muncul di PP, padahal sudah dimuat di UU. Saat ini masih akan didiskusikan lagi dengan mereka," jelas Gusti.

Gusti menambahkan bahwa keberatan para pengusaha juga didasarkan pada bagaimana cara mengambil produk mereka yang berada jauh di pedesaan.

"Kami akan jelaskan bagaimana bentuknya. Tetapi, ini sudah diberikan toleransi untuk persiapan selama dua atau tiga tahun, misalnya dengan program CSR di desa-desa. Tidak langsung jalan," jelasnya lagi.

Sumber : The Jakarta Globe/SIT