DPR Desak Menkeu Taati Perintah SBY soal Newmont


...

Kawasan Newmont Nusa Tenggara.

Permintaan presiden itu menjadi penting karena Menkeu Agus Martowardoyo terkesan melawan putusan MK tersebut.

Menteri Keuangan Agus Martowardjojo didesak melaksanakan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pembelian divestasi saham Newmont tak perlu izin DPR.

Menurut Anggota Komisi XI DPR, Zaini Rachman, putusan MK mempertegas keputusan pembelian sisa divestasi Newmont melanggar UUD 45 karena dilakukan tidak seizin DPR.

"Pengambilan Pusat atas sisa divestasi itu melanggar UU Keuangan Negara. Permintaan Presiden SBY pada Menkeu menunjukkan bahwa Kepala Negara sangat menghormati proses hukum dan tidak ingin melakukan pelanggaran," kata Zaini, di Jakarta, hari ini.

Menurut dia, permintaan presiden itu menjadi penting karena Menkeu Agus Martowardoyo terkesan melawan putusan MK tersebut.

Padahal, berdasarkan putusan MK pemerintah pusat menyerahkan soal pembelian sisa divestasi itu pada Pemerintah Daerah NTB.

”Kalau pun Menkeu masih berusaha untuk meminta izin pada DPR, suasana dan psikologi politiknya sudah tidak menguntungkan dan hanya akan menimbulkan perdebatan panjang,” kata Zaini.

Apalagi, politisi PPP itu mengaku Menkeu ngotot agar pemerintah membeli dan tidak perlu meminta izin DPR.

Hal itu membuat DPR merasa dilecehkan, sehingga meminta BPK mengaudit pembelian saham Newmont oleh Pemerintah Pusat.

Seperti diketahui, Komisi XI DPR sudah menyatakan setuju bila divestasi saham itu diambil alih Pemda NTB.

Sementara Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha diketahui sudah menyatakan Presiden SBY telah memanggil dan meminta Menkeu Agus Marto untuk mentaati putusan MK terkait divestasi saham Newmont.

Secara terpisah, anggota DPD asal NTB, Dyah Ratu Ganefi, menyatakan pihaknya sepakat bila sisa divestasi saham Newmont diserahkan pada Pemda NTB saja. Selanjutnya, daerah bisa mempersiapkan semacam beauty contest bagi siapa saja yang akan mengajukan pembelian bersama Pemrov NTB.

"Ini merupakan momentum sangat baik bagi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan menjalankan program bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena kemungkinan mendapat royalti dari Newmont sangat besar," kata Dyah.