Ahok Setuju Pemakaian Mobil Dinas buat Mudik


...

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Jakarta - Bila tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melarang mudik menggunakan mobil dinas, kini tampaknya Pemprov DKI memberi peluang bagi PNS maupun pejabat menggunakan mobil dinas sebagai kendaraan mudik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penggunaan mobil dinas untuk mudik sah-sah saja. Asalkan kalau rusak atau hilang, pejabat atau PNS yang menggunakannya bertanggung jawab mengganti atau memperbaikinya.

"Saya pribadi sih oke-oke saja. Tapi justru orang DKI yang nggak mau tuh. Kalau dipakai ada yang rusak, ganti dan perbaiki, gitu saja," kata Basuki usai menjadi IRUP Apel Siaga Pengendalian Arus Mudik/Balik Idul Fitri 1434 H di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Sebetulnya, lanjut Ahok-sapaan Basuki, mobil dinas dapat dipakai untuk keperluan si pejabat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, tidak hanya pada hari kerja, tetapi juga pada hari-hari libur. Karena biaya operasional mobil dinas juga sudah diperhitungkan penggunaannya hingga Sabtu-Minggu.

Dia mencontohkan dirinya yang juga memakai mobil dinas saat jadi Bupati di Belitung Timur. Saat itu, dia mendapat tentangan dari berbagai pihak karena menggunakan mobil dinas pada hari Sabtu dan Minggu.

"Jadi dulu, waktu saya jadi Bupati, juga ada yang bilang hari Sabtu-Minggu tidak boleh pakai mobil dinas, ke acara kawinan juga nggak boleh. Saya bilang saja dengan aturan itu kamu mendukung pejabat-pejabat melakukan korupsi untuk beli mobil lagi," ujarnya.

Kebiasaan memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi pun masih diteruskannya hingga saat dirinya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Buktinya, untuk beribadah setiap minggu di gereja, Ahok memilih menggunakan mobil dinas daripada mobil pribadi.

"Saya ke gereja pakai mobil dinas. Itu hari minggu. Dulu juga seperti itu, LSM disana nggak ribut-ribut seperti itu," kilahnya.

Supaya tidak lagi terjadi konflik penggunaan mobil dinas untuk mudik, Ahok menegaskan kedepan Pemprov DKI tidak akan menganggarkan pembelian mobil dinas lagi.

"Makanya kedepan, DKI tidak usah punya mobil dinas. Lebih baik pejabat atau PNS dikasih uang dan tunjangan. Kendaraan dia beli sendiri. Supaya enggak ribut dan merawatnya lebih bagus," tukasnya.



Sumber :