l Kemdagri Jelaskan Terbitnya Surat Edaran Bantuan untuk NTB | Suara Pembaruan

Kemdagri Jelaskan Terbitnya Surat Edaran Bantuan untuk NTB
Carlos KY Paath | Selasa, 21 Agustus 2018 | 17:16

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/4). [ANTARA/M Agung Rajasa] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/4). [ANTARA/M Agung Rajasa]

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran (SE) untuk seluruh kepala daerah. Isi SE yakni meminta kepala daerah agar memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi (pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka penangangan dampak gempa.

Sekretaris Jenderal (sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Hadi Prabowo menjelaskan latar belakang terbitnya SE tersebut. Pertama, adanya permintaan dari Gubernur NTB, Zainul Majdi pada 6 Agustus 2018 perihal permohonan bantuan keuangan.

Surat gubernur itu ditujukan kepada 34 gubernur di Indonesia dengan tembusan Mendagri. Kedua, besarnya animo pemerintah daerah (pemda) di luar NTB, memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Hadi menegaskan, setiap daerah memiliki kewenangan saling membantu. “Daerah pada hakekatnya bisa beri bantuan kepada daerah lain. Kita fasilitasi dan pertegas lewat surat edaran Mendagri. Jadi surat edaran Mendagri sangat positif membantu saudara-saudara kita di Lombok, NTB,” tegas Hadi.

Hal itu disampaikan Hadi saat jumpa pers di Ruang Wartawan Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/8). Ia menambahkan, Kemdagri memfasilitasi keinginan provinsi lain meringankan beban warga NTB. “Saya mohon langkah ini kita maklumi secara positif.Jangan sampai ini dikompori. Niat baik kok dipandang negatif,” imbuhnya.

Ia menuturkan, saling membantu menunjukkan bentuk solidaritas antardaerah. “Kalau satu daerah beri bantuan itu wajar, apalagi ini musibah. Kita juga dalam upaya tingkatkan persatuan kesatuan bangsa,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Keuda) Kemdagri, Syafruddin mengatakan, pemda mempunyai tiga jenis belanja yang bersifat tidak wajib. Ketiganya yaitu hibah, bantuan sosial (bansos) dan bantuan keuangan.

“Surat menteri itu tidak mewajibkan kepala daerah untuk beri bantuan. Tapi kembalikan ke daerah sesuai kemampuan daerah. Banyak daerah sampaikan pertanyaan keinginan seperti apa kalau mereka ingin bantu saudara-saudara kita kena musibah di NTB,” kata Syafruddin.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kemdagri, Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, suatu daerah membantu daerah lain bukan hal baru pertama kali terjadi. “Dulu zaman Ali Sadikin beri bantuan ke NTT (Nusa Tenggara Timur) sudah dilakukan. Hal begini, membantu daerah lain sudah enggak masalah. Tidak ada aturan yang dilanggar,” kata Sigit.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik penerbitan SE Mendagri. Fahri menyampaikan itu lewan akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Selasa (21/8). “Ada yang kirim ke saya dua buah surat dari @Kemendagri_RI meminta agar pemda-pemda membantu #BencanaNTB . Secara teknis takkan mudah sebab itu memakai APBD-P. Surat diteken hari ini tanggal 20 Agustus waktu Jakarta. Kasihan #DapilNTB.” [C-6]




Kirim Komentar Anda