l Komisi Yudisial Pantau Peradilan Sengketa Pemilu | Suara Pembaruan

Komisi Yudisial Pantau Peradilan Sengketa Pemilu
Kamis, 14 Maret 2019 | 12:39

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY, Farid Wajdi memaparkan keterlibatan KY dalam mengawasi peradilan sengketa pemilu. [Arnold Sianturi]
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY, Farid Wajdi memaparkan keterlibatan KY dalam mengawasi peradilan sengketa pemilu. [Arnold Sianturi]

[MEDAN] Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019 mendatang. Demi kesuksesan pemilu yang adil dan bersih diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa dan masyarakat sipil. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara mandiri juga memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan hal itu.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi mengemukakan hal itu dalam Sinergisitas KY dengan Media Massa, yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (13/3). Hadir dalam acara itu, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, Ketua PWI Sumut, Hermansjah.

Farid Wajdi mengatakan, saat pelaksanaan pemilu ada urgensi keterlibatan KY bersama dengan media massa dan masyarakat sipil. KY telah menyiapkan desk khusus terkait Pemilu 2019 sebagai wujud komitmen KY untuk mendorong pemilu yang adil dan bersih. KY akan melakukan pengawasan hakim, pemantauan persidangan, dan advokasi hakim terkait perkara pemilu.

"Ini sesuai dengan konsepsi keadilan pemilu atau electoral justice yang menyaratkan penyelesaian pemilu benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemilu dan hak warga negara. Diharapkan dalam pelaksanaan pemilu ini tidak terjadi manipulasi ataupun tindakan curang yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pemilu harus pula memastikan tegaknya rule of law dan perlindungan terhadap hak warga negara," katanya.

Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2019 berpotensi memunculkan sengketa pelanggaran administratif pemilu dan tindak pidana pemilu yang diselesaikan melalui pengadilan. Untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sementara penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu dilakukan di pengadilan umum.

"KY mendorong para hakim yang menangani kasus tersebut menjaga independensi sehingga menghasilkan putusan yang objektif dan akuntabel. KY berharap hakim-hakim yang menangani sengketa pemilu dapat menguasai konsepsi pemilu dan keadilan pemilu secara optimal. Hakim diminta menjaga integritas dalam penanganan perkara-perkara pemilu sehingga terwujudnya pemilu yang jujur, adil dan demokratis," tegasnya.

Ditambahkan, terkait program Desk Pemilu yang menjadi prioritas KY, ada tiga hal yang akan dilakukan KY. Pertama, KY melakukan pengawasan hakim. KY menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pemilu. Dalam hal ini KY akan bekerja sama dengan mitra seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lainnya.

Kerja sama ini diwujudkan dalam tukar menukar informasi terkait dengan pelanggaran pemilu dan penanganan perkara-perkara Pemilu di pengadilan. Kerjasama ini tidak hanya menekankan pada aspek pengawasan terhadap hakim dalam peradilan pemilu, tetapi juga dapat melakukan kerja bersama untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya tindakan anarkis atau kerusuhan selama penanganan perkara pemilu di pengadilan.

Kedua, sebagai langkah pencegahan KY akan aktif melakukan pemantauan persidangan pemilu secara masif dan serentak di daerah tertentu diperkirakan rawan konflik saat pemilu. KY menggandeng beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pemantauan persidangan tersebut. KY sudah menyiapkan panduan pemantauan sidang-sidang pemilu yang akan dipakai tim pemantau. Oleh karena itu, KY mengajak semua elemen masyarakat untuk membantu menciptakan peradilan yang bersih.

Ketiga, KY akan memberikan advokasi terhadap hakim apabila ada gangguan terhadap hakim-hakim yang menangani perkara pemilu, baik pada saat sidang maupun di luar persidangan. Misalnya, menggunakan tekanan massa terhadap hakim yang hendak memutus pidana pemilu. KY akan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain yang merupakan bentuk advokasi represif sebagai upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengharapkan, pers lebih hati - hati dalam membuat berita. Ini dianjurkan pria yang akrab dengan panggilan Stanley karena maraknya berita hoax menjelang pesta demokrasi tersebut. Sebab, ada potensi pidana bila pers membuat berita yang mengandung fitnah.

"Pers mempunyai peranan dalam membangun demokrasi yang lebih baik. Menjelang pemilu ini banyak informasi hoax muncul di media sosial (Medsos). Masyarakat menganggap itu merupakan bagian dari produk berita. Padahal, itu bukan bagian dari produk pers yang bekerja secara profesional. Bahkan, informasi hoax itu terkadang dimuat di media," ungkapnya.

Menurutnya, Dewan Pers akan mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil langkah hukum dalam memproses dan menindak pihak yang menyebarkan berita bohong tersebut. Berita yang mengandung hoax itu biasanya muncul karena memiliki tujuan yang sifatnya kepentingan pribadi, kelompok maupun lainnya.

"Pengguna media sosial terbesar di Asia adalah masyarakat di Indonesia. Media sosial dijadikan alat untuk menjatuhkan orang lain, termasuk dalam kontestasi pemilu yang akan berlangsung April 2019 mendatang. Pers profesional mempunyai peranan besar untuk menghempang berita hoax itu, sehingga pesta demokrasi berjalan dengan baik tanpa permusuhan," sebutnya. [155]




Kirim Komentar Anda