KPU Harapkan Revisi UU Pilkada Segera Diselesaikan


...

Anggota komisioner Komisi Pemiilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay (ANTARA/Dhoni Setiawan)

[JAKARTA]  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mendorong pemerintah dan DPR segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Jika terlalu lama, kata Hadar, revisi tersebut bakal mengganggu jadwal dan tahapan Pilkada serentak 2017. 

"Kami berharap betul bahwa mereka (DPR dan pemerintah) bisa menyelesaikannya dengan segera. Sehingga tahapan yang sudah mulai berjalan ini tidak terganggu," ujar Hadar di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/4).

Hadar mengakui bahwa pihaknya akan mengalami kesulitan dalam proses penyelenggaraan pilkada jika ada perubahan aturan mendadak. Menurutnya, pasti ada pihak yang dirugikan jika terjadi perubahan-perubahan mendadak.

Sampai saat ini, KPU sudah menetapkan satu PKPU yaitu PKPU terkait Jadwal, Tahapan, dan Program Pilkada Serentak 2017. Sementara PKPU lainnya baru selesai diuji publik, seperti draf PKPU  Nomor 9/2015 tentang Pencalonan, draft PKPU Nomor 6/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada, draft PKPU Nomor 7 tentang Kampanye Pilkada, dan draft PKPU Nomor 10 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada.

Hadar mengatakan bahwa KPU sudah mengirimkan 4 draf PKPU ke DPR untuk dikonsultasikan sebelum dijadikan PKPU Pilkada 2017. 

"Kami belum dapat jawaban dari DPR. Jadi kami siap berkonsultssi. Tapi, mungkin mereka sedang sibuk di urusan panja revisi UU Pilkada. Jadi ya, oke kami tunggu. Perkiraan kami pertengahan Mei masih cukup. Mudah-mudahan mereka bisa menyelesaikan," imbuh Hadar. [YUS/L-8]



Sumber : suarapembaruan