l Langgar Etika, 23 Juta WN Tiongkok Dilarang Beli Tiket Transportasi | Suara Pembaruan

Langgar Etika, 23 Juta WN Tiongkok Dilarang Beli Tiket Transportasi
U-5 | Kamis, 14 Maret 2019 | 8:13

Seorang petugas polisi mengenakan kacamata pintar dengan sistem pengenalan wajah di Stasiun Kereta Api Zhengzhou Timur, Tiongkok.
[AFP] Seorang petugas polisi mengenakan kacamata pintar dengan sistem pengenalan wajah di Stasiun Kereta Api Zhengzhou Timur, Tiongkok. [AFP]

Otoritas Tiongkok melarang 23 juta warga negaranya untuk membeli tiket perjalanan sebagai bagian dari sistem kredit sosial. Orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran sosial tidak dapat melakukan pemesanan penerbangan dan perjalanan kereta api.

Sistem kredit sosial Tiongkok ini memang memicu kontroversi. Tetapi otoritas bertujuan untuk meningkatkan perilaku warga negaranya. Menurut Pusat Informasi Kredit Publik Nasional, pengadilan Tiongkok telah melarang calon pelancong dari membeli penerbangan 17,5 juta kali pada akhir 2018.

Warga yang dimasukkan dalam daftar hitam untuk pelanggaran kredit sosial dicegah untuk membeli tiket kereta api 5,5 juta kali. Laporan yang dirilis minggu lalu menyatakan "Setelah didiskreditkan, akses mereka akan terbatas di mana-mana".

Sistem kredit sosial bertujuan untuk memberi insentif perilaku yang dapat dipercaya melalui hukuman dan hadiah. Menurut sebuah dokumen pemerintah tentang sistem yang berasal dari tahun 2014, tujuannya adalah untuk “memungkinkan orang yang dapat dipercaya untuk bebas bergerak, tapi membuat sulitorang yang didiskreditkan untuk mengambil satu langkah”.

Pelanggaran kredit sosial berkisar dari tidak membayar pajak individu atau denda hingga menyebarkan informasi palsu dan menggunakan narkoba. Lebih banyak pelanggaran kecil termasuk menggunakan tiket kedaluwarsa, merokok di kereta api, atau tidak membawa anjing dengan tali.

Pemerintah dan lembaga setempat telah menguji coba aspek-aspek sistem, yang pada akhirnya akan memberikan nilai pribadi bagi setiap warga negara Tiongkok. Para kritikus mengatakan otoritas di Tiongkok menggunakan teknologi dan data besar untuk membuat pengawasan dan kontrol massa. [theguardian/U-5]




Kirim Komentar Anda