Amran Mengaku tidak Menjabat Bupati Buol saat Terima Suap


...

Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu

Amran dinilai hanya bisa dijerat karena pelanggaran pemilu kada.

Mantan Bupati Buol Amran Batalipu, terdakwa kasus suap Rp3 miliar terkait penerbitan izin usaha perkebunan dan hak guna usaha lahan kelapa sawit mengaku sedang tidak menjabat saat menerima uang tersebut.

"Saat menerima bantuan dana sebesar Rp3 miliar, terdakwa sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara dan tidak menjabat sebagai bupati," kata kuasa hukum Amran, Amat Y Entedaim saat membacakan eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/10).

Pada sidang dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin oleh Agus Salim mendakwa Amran menerima suap sebesar Rp3 miliar pada Juni 2012 dari
manajemen milik taipan Hartati Murdaya Poo. Sang pemilik juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Gondo Sudjono, Yani Ansori, Arim, Totok Lestiyo dan Siti Hartati Murdaya atau dari PT Cakra Citra Murdaya (CCM) dan PT Hardaya Inti Plantantion (HIP) menyuap Amran agar menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) tanah seluas 4.500 hektare serta sisa lahan yang berada dalam izin lokasi seluas 75 hektare yang belum memiliki HGU atas nama PT CCM dan PT HGU.

Amat mengatakan Amran mendapatkan cuti kampanye pemilihan kepala daerah mulai 17-30 Juni 2012.

"Selama terdakwa melaksanakan cuti, pelaksanaan tugas harian bupati Buol dilaksanakan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol sampai dengan berakhirnya masa cuti kampanye," tambah Amat.

Sehingga, menurut dia, saat Amran menerima uang Rp1 miliar dari Direktur Operasional PT HIP Gondo Sudjono dan Financial Controller PT HIP Arim pada 18 Juni 2012 dilanjutkan uang Rp2 miliar pada 26 Juni 2012 dari Gondo Sudjono, Kepala Perwakilan PT HIP di Sulawesi Tengah Yani Ansori, Sukirno dan Dede Kurniawan. Ini berarti Amran bukan sebagai pegawai negeri.

Namun Amran mengaku penyerahan uang Rp3 miliar tersebut adalah untuk dana kampanye sehingga menyalahi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Disebutkan dalam UU itu orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebih batas yaitu perseorangan Rp50 juta dan badan hukum swasta Rp350 juta dapat diancam pidana penjara.

"Pemberian uang Rp3 miliar adalah murni terkait dengan pemberian bantuan dana kampanye. Itu sama sekali tidak terkait serta tidak ada relevansinya dengan proses penandatangan tiga surat dalam kedudukan terdakwa sebagai Bupati Buol terkait dengan permohonan izin lokasi dan HGU dari PT CCM atau PT HIP," tambah pengacara.

Surat yang ditandatangani Amran menurut tim pengacaranya bukan merupakan rekomendasi melainkan laporan tentang permasalahan di lapangan dan telah disetujui rapat tim lahan.

"Tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami adalah terkait dengan tindak pidana umum yaitu pelanggaran pidana dalam Pemilu Kada Kabupaten Buol 2012 sehingga Pengadilan Tipikor tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo," jelas pengacara.

Amran didakwa dengan pasal 12 huruf a Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Sumber : Antara