Penyidik Belum Sentuh Waketum PD, Terkait Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah


...

Ilustrasi hukum dan pengadilan.

Jakarta - Penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya belum menentukan jadwal pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Jhony Allen Marbun, terkait dugaan kasus penggelapan sertifikat tanah.

"Belum dijadwalkan. Kita belum menyentuh kepada terlapor (Mastuti Beta) ataupun saksi JA (Jhony Allen)," ujar kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Rikwanto kepada wartawan, Rabu (22/5).

Dikatakan Rikwanto, penyidikan dalam waktu dekat akan kembali memanggil pelapor Selestinus A. Ola untuk mendalami bagaimana proses jual-beli tanah.

"Perkembangan terakhir, penyidik akan panggil kembali pelapor juga pemilik tanah yang waktu itu menjual untuk mencari tahu bagaimana proses jual-beli, sampai akhirnya jadi surat tanah tersebut. Termasuk, siapa saja yang dilibatkan dalam jual-beli tersebut, kemudian sumber anggaran dari mana dan diterima siapa. Jadi penyidik perlu mengetahui prosesnya, baru bisa tentukan saksi-saksi selanjutnya," jelasnya.

Rikwanto menuturkan, pemeriksaan lanjutan itu perlu dilakukan karena masih ada keterangan yang belum sempurna pada pemeriksaan pertama.

"Ada keterangan yang belum sempurna dalam pemeriksaan pertama. Penyidik akhirnya memutuskan memanggil lagi, Jumat ini. Semoga bisa diperiksa lagi pelapor, termasuk pemilik tanah dan pejualnya untuk memperjelas," katanya.

Menyoal mengapa terlapor malah menyerahkan surat-surat itu ke Jhony, Rikwanto mengatakan, dalam pemeriksaan nanti hal itu juga akan ditanyakan.

"Itu informasi yang berjalan dan perlu ditarik ke depan lagi. Kita ingin tahu bagaiman proses awalnya. Siapa pembeli awalnya, penanggung jawab dan lain-lain sehingga oleh notaris (pelapor) suratnya diserahkan ke JA," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, pelapor atas nama Salestinus A Ola, melaporkan seorang notaris bernama Mastuti Beta terkait dugaan penggelapan sertifikat tanah dengan nomor laporan, LP/225/I/2012/DR, tertanggal 21 Januari 2012.

Kasus itu berawal, ketika pelapor membeli tujuh bidang tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Kemudian, menunjuk terlapor sebagai notaris. Selanjutnya, untuk mengurus surat-surat tersebut pelapor menyerahkan tujuh surat berupa dua SHM (Surat Hak Milik) dan 5 AJB (Akte Jual Beli) kepada terlapor.

Namun, ketika pelapor meminta kembali tujuh surat itu, terlapor tidak dapat memberikan dengan alasan surat-surat tersebut telah diambil Jhony Allen yang menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.



Sumber :