Pegawai Kena OTT, Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Dihentikan Sementara


...

[BEKASI] Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruangan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaludin, Minggu ‎(14/10). Pantauan di lokasi, aktivitas di kantor PUPR Kabupaten Bekasi berlangsung seperti biasanya, para pegawai masih beraktivitas, Senin (15/10) pagi tapi pelayanan terhadap warga yang mengurus perizinan dihentikan sementara waktu.

Sebagian besar pegawai beraktivitas dengan mendatangi kantornya. Hanya saja, saat memasuki lobi kantor, selasar yang menuju ke ruang kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, sudah digembok sejak kemarin. Awak media, yang datang ‎ke lokasi tak lagi bisa melihat plastik segel bertuliskan KPK di depan pintu masuk ruangan kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

"Masih beraktivitas seperti biasa," ujar salah satu pegawai, M Syarif, di kantornya yang berlokasi di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (15/10).

Bahkan, ada juga pegawai setempat yang belum mengetahui ada penyegelan di ruangan kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. "Kok digembok?" ujar pegawai yang enggan disebutkan namanya. Rupanya, dia belum mengetahui ada penyegelan di kantor oleh KPK Minggu kemarin. Meski begitu, ia langsung bergegas menuju ke lantai dua.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada beberapa ruangan yang disegel KPK di antaranya ruang kadis PUPR, ruang sekretaris dinas Iman Nugraha, dan ruang kabid tata ruang Neneng Rahmi, serta ruang sekretariat Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan, informasi, sekitar 10 pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta terkena operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (14/10). Mereka diduga, terlibat transaksi‎ transaksi suap, terkait dengan proses perizinan properti di Kabupaten Bekasi.

Menurut, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan tim Satgas KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp 10 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan Rupiah, yang merupakan barang bukti hasil OTT.

"Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi," ujar Basaria, saat dikonfirmasi wartawan.

Rencananya, rilis KPK akan dilakukan pada Senin (15/10) sore, saat ini tim masih di lapangan dan melakukan proses klarifikasi masih berjalan. ‎ [160]

 



Sumber : suarapembaruan