Pelaksanaan UU Peradilan Pidana Anak Banyak Hambatan


...

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise (kiri) dan Kapolres Kota Bogor AKBP Andi Herindra (kanan) saat menjawab pertanyaan wartawan di Mapolwil Kota Bogor, Jalan Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/4). [ANTARA/Yulius Satria Wijaya]

[JAKARTA] Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan.

Di antaranya, belum semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

“Antara lain karena pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan ABH masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda”, kata Yohana Yembise dalam sambutannya pada acara peningkatan kapasitas SDM penuntut umum, LPKA, LPAS dan Bapas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, di Bogor, Selasa (3/4).

Selain itu, kata Yohana, aparat penegak hukum dan pihak terkait yang terlatih dalam pelatihan terpadu masih terbatas jumlahnya dan sering ada rotasi.

Sementara sarana dan prasarana untuk mendukung penyelesaian kasus sesuai UU SPPA, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) masih sangat terbatas.

Hambatan lainnya, belum semua peraturan pelaksanaan UU SPPA diterbitkan atau diselesaikan. Selain itu UU SPPA belum dipahami secara komprehensif dan terpadu oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Yohana mengatakan, selama kurang lebih 17 tahun penyelesaian hukum kasus kekerasan pada anak di Indonesia menggunakan UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak.

UU ini menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif) yang berparadigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal ini berpotensi membatasi kebebasan, merampas kemerdekaan anak, dan berdampak pada masa depan mereka.

UU tersebut kemudian diganti dengan UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini membawa perubahan fundamental dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, antara lain menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversi. UU ini mengatur tentang kewajiban penegak hukum dalam mengupayakan diversi pada seluruh tahapan proses hukum.

Regulasi ini kiranya menjadi solusi yang terbaik dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Namun selama hampir 5 tahun, pelaksanaan UU SPPA di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. tersebut.

Yohana menambahkan, pada saat berhadapan dengan hukum, anak mestinya mendapat perlindungan khusus terutama dalam sistem peradilan anak. Termasuk hak-haknya di bidang kesehatan, pendidikan dan rehabilitasi sosial.

Apalagi Indonesia sebagai negara yang turut menganut Konvensi Hak-hak Anak (convention on the rights of the child), berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan tersebut bisa diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak berhadapan dengan hukum. [D-13/L-8]



Sumber : suarapembaruan