Pemerintah Setujui Pembangunan 2 PLBN di Kalbar


...

[PONTIANAK] Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, pemerintah pusat sudah menyetujui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan Kalbar yaitu di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sintang. Hal itu seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Demikian dikatakan Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada wartawan, Kamis (31/1). Selain di Provinsi Kalbar ada empat provinsi lainnya yang akan dibangun PLBN yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Sementara 11 PLBN yang akan dibangun itu antara lain PLBN Serasan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Long Nawang Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; PLBN Long Midang/Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Labang Kabupaten Nunukan, Provinsi Klimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Sutarmidji mengatakan untuk menindaklanjuti hal itu, Pemprov Kalbar telah menyiapkan lahan untuk pembangunan PLBN di dua kabupaten yang telah disetujui yaitu PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, dan PLBN Sei Kelik, Kabupaten Sintang. “Untuk masalah lahannya tidak ada masalah dan sudah tersedia,” ujar Sutarmidji.

Untuk itu, Pemprov Kalbar akan melakukan koordinasi dengan dua kabupaten yang menjadi lokasi PLBN. Selain itu untuk pembangunan jalan ke Sungai Kelik sudah dianggarkan dalam APBD Kalbar tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 48 miliar dari pemerintah pusat dan Rp 12 miliar dari pemerintah provinsi, serta pemerintah Kabupaten Sintang juga sudah disiapkan.

Selain pembangunan PLBN, ke depannya pihaknya akan membuat regulasi terkait pintu border agar bisa menjadi pintu ekspor Indonesia. Artinya tinggal buat regulasi, bagaimana border itu bisa jadi pintu ekspor, dan bagaimana border itu bisa menarik wisatawan khususnya di perbatasan, guna meningkatkan ekonomi di perbatasan.

Dengan meningkatkan ekonomi di perbatasan, maka tidak perlu lagi bertransaksi di negara Malaysia, jadi peningkatan ekonomi di perbatasan harus ada. “Artinya harus ada kegiatan perekonomian di perbatasan, nanti akan kita buat pasar di sekitar border,” kata Sutarmidji.

Untuk meningkatkan ekonomi di perbatasan, pihaknya meminta pemkab harus memiliki berbagai inovasi agar perekonomian di perbatasan dapat membantu perekonomian daerah.

Oleh sebab itu pemkab harus mempersiapkan perekonomian di perbatasan dan harus ada inovasi. Sehingga menarik orang Malaysia untuk berbelanja ke daerah kita, dan pemkab harus melakukan survei apa yang menjadi daya tarik ekonomi di perbatasan.[146]

 

 



Sumber : suarapembaruan