Pj Gubernur Maluku Lantik Pj Bupati Kepulauan Aru


...

Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Saut Situmorang (kanan) melantik Pj Bupati Kepulauan Aru Godlief A.A Gainau (kiri) di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (30/10).[SP/Vonny Litamahuputty]

[AMBON] Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Saut Situmorang, akhirnya melantik Pj Bupati Kepulauan Aru menyusul kosongnya pemerintahan selama hampir dua bulan, akibat Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru diberhentikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena keduanya tersandung kasus korupsi.

Seluruh elemen masyarakat Kepulauan Aru harus menerima Pj. Bupati Kepulauan Aru yang dilantik hari ini. Siapapun, kapanpun dan dimanapun tidak boleh dipolitisir dan harus diterima sebagai figur yang dipercayakan oleh Presiden.

Hal ini dikatakan Pj Gubernur Maluku Saut Situmorang di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (30/10) ketika melantik,  Pj Bupati Kepulauan Aru sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 131.81-6735/2013 tanggal 19 September 2013 tentang pengangkatan Pj Bupati Kepulauan Aru Godlief A.A Gainau.

Mendagri juga mengeluarkan surat nomor 131.81-4543 tanggal 10 Juni 2013 Bupati Kepulauan Aru Teddy Tengko diberhentikan sebagai Bupati Kepulauan Aru. Sedangkan surat nomor 131.81-4842 tanggal 2 Agustus 2013 Mendagri mengeluarkan keputusan tentang Pemberhentian sementara Wakil Bupati Kepulauan Aru Umar Djabumona. Bupati maupun Wakil Bupati Kepulauan Aru yang diberhentikan tersebut keduanya tersandung kasus korupsi.

Pj Gubernur Maluku Saut Situmorang mengatakan, salah satu agenda prioritas penugasan dirinya adalah melantik Pj Bupati Kepulauan Aru. Kepulauan Aru sendiri sejak Agustus 2013 tidak lagi memiliki Bupati definitf, dan ini sangat mengganggu seluruh proses pemerintahan. Semua pihak diminta merespon ini secara positif. “Ini bukan jabatan politik, karena pejabat yang dilantik berasal dari birokrat murni,” tuturnya.

Sebagai sebuah tataran pemerintahan harus memiliki pemimpin yang legitimate dan diterima. Pengakuan yang luas dari lingkungan eksternal harus dimulai level elit, para tokoh, pemimpin dan masyarakat. Sedangkan secara internal juga harus diterima secara baik, semua friksi yang muncul  harus dihentikan.

“Belajar melupakan cerita masa lalu, menyatukan presepsi dan harapan untuk kembali membangun konsolidasi dalam semangat persatuan dan kebersamaan,’’ jelasnya.

Dengan dilantiknya Pj Bupati, maka pemerintahan secara legal formal, artinya ada sejumlah tanggungjawab, ada nilai strategis  yang harus ditindaklanjuti seluruh pemerintahan. Bidang pemerintahan konsolidasi dengan gunakan pendekatan kultural, dekati mereka dengan cara yang santun dengan adat dan budaya yang berlaku. Membangun hubungan yang sama juga dengan DPRD Kepulauan Aru agar terjalin sinergitas secara harmonis.

“Sebagai mitra permerintah dan DPRD harus solid. Apalagi di kepulauan Aru dililit anggaran cukup rumit,” katanya.

Secara internal, Pj Bupati Kepulauan Aru harus segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Aru, guna tertibnya administrasi.  Ini harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Bidang ekonomi Pj Bupati Kepulauan Aru harus lakukan inovasi dan lompatan pembangunan yang berimplikasi terhadap tenaga kerja baru. Selain membuka ruang bagi investor dengan tetap menjaga hubungan dengan semua lapisan masyarakat.

“Bidang penegakkan hukum harus dilakukan lakukan pengawasan secara efektif dalam menegakkan tata kelola keuangan setegak-tegaknya dan selurus-lurusnya,” kata Saut.

Bidang keamanan, pemerintah Kepulauan Aru harus membangun koordinasi yang konstrutif dengan jajaran TNI-Polri di wilayahnya. Jangan menganggap sepele gangguan keamanan yang terjadi di daerah.[156] 



Sumber : suarapembaruan