Ahok: Pejabat yang Sewakan Rusun Akan Diampuni


...

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbicara kepada para wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pejabat yang menyewakan rumah susun (rusun) kepada pihak lain di luar warga miskin akan diberikan pengampunan. Asalkan, rusun tersebut diserahkan kembali ke Pemprov DKI agar dapat diberikan kembali kepada warga miskin atau rentan miskin yang belum memiliki rumah layak huni.

“Sekarang kita umumkan saja, siapa pun yang menyewa rusun tersebut, tolong beritahu kami siapa pihak yang menyewakannya. Karena tidak mungkin pejabat DKI tinggal di situ. Jadi, siapa pun yang menyewa, kasih nama pejabat itu. Kita akan kasih pemutihan. Pasti orang akan berbondong-bondong lapor ke kita,” kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (8/5).

Mengenai sanksi bagi pejabat yang menyewakan rusun ke pihak lain yang tidak berhak, Ahok menyerahkan semuanya itu kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI. Namun mereka tidak akan diberikan sanksi hukuman yang berat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, dosa atau kesalahan yang lama tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Asalkan mereka tidak melakukan kesalahan yang sama selama kepemimpinannya di Provinsi DKI Jakarta.

“Karena Pak Gubernur sudah bilang, dosa lama, sudah tidak usah terlalu diungkit. Rekonsiliasikan saja. Hampir semua melakukannya. Tapi jangan lakukan lagi ke depannya. Kita sudah lupakan masa lalu, ya lupakanlah. Kita pengampun,” kata Ahok.

Salah satu pejabat yang menyewakan rusun adalah Lurah Warakas Mulyadi, Jakarta Utara, sebesar Rp 1.750.000 per bulan.

Ahok menegaskan, dengan lelang jabatan atau promosi terbuka, Pemprov DKI Jakarta menjamin tidak ada lagi oknum lurah atau camat yang akan menjual rusun kepada pihak tak berwenang.