Siapkan Sistem Sekolah Berkualitas Pengganti RSBI


...

Ilustrasi RSBI. [Google]

[JAKARTA] Pemerintah harus segera mengganti sistem rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dengan sekolah berkualitas namun memiliki akses merata kepada semua kelompok masyarakat. Sekolah berkualitas tidak boleh dijadikan sekolah elitis yang hanya didominasi anak cerdas dan berduit.  

“Pemerintah harus mendefinisikan kembali apa itu sekolah berkualitas, dengan membuat skema lebih adil dan demokratis. Sistem persekolahan berkualitas harus dibangun dengan akses merata untuk semua orang,” kata pengamat pendidikan dan Direktur Indonesia for Education Reform Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen kepada SP, Senin (14/1).  

Menurut Abduhzen, sekolah berkualitas harus bersifat heterogen artinya menampung siswa dari kalangan ekonomi mana pun dan tingkat kecerdasan beragam. Pemerintah juga harus memperhatikan keberatan masyarakat yang mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau saat ini berstatus RSBI seperti bayaran mahal, diskrimintif, dan merendahkan nasionalisme. 
 

“Sekolah bukan hanya mengumpulkan anak pintar dengan anak pintar. Kalau anak pintar ditaruh dimana saja dengan tradisi belajar bagus, tetap pintar. Tapi kalau ada anak pintar dan bodoh maka akan berimplikasi kepada pendidikan karakter atau watak siswa,” tandasnya.
 

Abduhzen menegaskan pemerintah jangan berkutat pada istilah tertentu untuk mengganti RSBI. Misalnya, wacana mendirikan sekolah kategori mandiri (SKM).
 

 “Kalau masih pakai istilah-istilah, kita sulit menerapkan sekolah berkualitas. Sekolah Kategori Mandiri artinya sekolah harus membiayai sendiri sehingga bisa ada pungutan lagi,” ujarnya.  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Ketua MK Mahfud MD sepakat untuk menghapus RSBI secara bertahap sampai akhir tahun ajaran 2012/2013 yakni Juni 2013. Mahfud menjelaskan, keputusan MK terkait RSBI berbeda dengan putusan MK mengenai penghentian masa jabatan pimpinan lembaga.
 

 “Jika pembatalan jabatan bisa berlangsung seketika, tetapi khusus RSBI membutuhkan masa transisi,” kata Mahfud, Minggu (13/1).  
Senada dengan itu, Mendikbud Nuh berjanji membuat aturan baru khusus untuk sekolah-sekolah bekas RSBI menjelang pergantian tahun ajaran 2012/2013. “Kami akan taati putusan MK, sekarang label RSBI sudah almarhum,” ujarnya.
     

Cari Sumber Dana

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Jakarta Bambang Kulup Karnoto mengatakan pascapembatalan RSBI, pihaknya akan mencari berbagai alternatif sumber dana. Menurutnya, paling sulit dalam penerapan RSBI adalah pembiayaan yang tinggi.  

Dia mengungkapkan, pengeluaran rutin sekolah mencapai Rp 200 juta per bulan. Biaya terbesar adalah untuk menggaji guru native speaker dan shadow teacher dengan total Rp 126 juta per bulan. Sedangkan, bantuan dalam skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah pusat dan bantuan operasional pendidikan (BOP) oleh Pemda DKI Jakarta hanya mencapai Rp 84 juta.

Namun, SMPN 1 Jakarta tidak lagi menerapkan pungutan kepada orangtua siswa karena SPP bentuknya donasi atau sukarela.
  “Peran komite sekolah harus lebih greget lagi untuk mencari sumber dana dari dunia industri, alumni yang sudah berhasil,a atau orangtua yang dermawan. Jadi, bisa diusahakan masuknya gratis,” kata Bambang.  

Kepala Sekolah SMAN 68 Jakarta Pono Fadlullah mengatakan, penghapusan RSBI hanya sekadar pencopotan label sebab pada dasarnya sekolah-sekolah RSBI adalah sekolah unggulan. “Harapan orangtua mutu tidak turun, apa pun label sekolahnya,” ujar Pono.
 

Sementara itu, rektor Universitas Negeri Malang (UM) Prof Dr H Suparno mengatakan, dengan dihapuskannya RSBI tidak akan berpengaruh pada sistem pendidikan di Indonesia. Bagi Suparno, yang terpenting bagi pendidikan adalah bagaimana menciptakan kualitas pendidikan agar bisa bersaing dengan pendidikan di luar negeri, namun tidak kehilangan jati diri sebagai media membangun karakter bangsa Indonesia.   “Sudah sudah waktunya pendidikan di Indonesia tidak hanya mengejar kualitas, tetapi tetapi membangun pendidikan yang berkarakter bangsa,” tandasnya dalam percakapan dengan wartawan, Senin (14/1) pagi.  

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Fransisca Rahayu Budiwiarti yang dikonfirmasi terpisah, sebelumnya mengatakan, dengan dihapuskannya RSBI, membuat sekolah di pinggiran kota menjadi lebih diperhatikan. Selama ini, kata dia, perlakuan yang diberikan pada sekolah di kota dengan sekolah pinggiran jauh berbeda dan anggaran untuk peningkatan mutu di sekolah RSBI bisa dialihkan ke sekolah pinggiran.  

Nasib sejumlah eks RSBI di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu pasca dibubarkan oleh MK menunggu keputusan dari Kemendikbud tentang kelanjutan RSBI di daerah ini. “Kami belum bisa memutuskan apakah RSBI di Kota Bengkulu dikembalikan ke reguler atau tetap berjalan seperti biasa. Kami masih menunggu keputusan dari Kemendikbud soal RSBI di daerah ini,” kata Kepala Diknas Kota Bengkulu, Yunirhan, di Bengkulu, Minggu (13/1).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H Gatot Pujo Nugroho ST dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi dan Dinas Pendidikan se-Sumut  menyusul dihapuskannya RSBI oleh MK. Sebab, di Sumut ada sebanyak 27 RSBI yang tersebar di kabupaten kota, salah satunya juga merupakan milik Pemprov Sumut. [ARS/143/151/C-5]    



Sumber : suarapembaruan