ck Anggaran DKI 2020 Masih Defisit Rp 5 T

Anggaran DKI 2020 Masih Defisit Rp 5 T


...

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah.

Jakarta, Beritasatu.com – Setelah dilakukan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 di lima komisi, kemudian dilakukan efisiensi anggaran, defisit anggaran DKI masih ada sekitar Rp 5 triliun lebih.

Artinya, efisiensi anggaran dengan pemangkasan anggaran atau penghapusan anggaran yang tidak penting atau tidak wajar, hanya mampu mengatasi defisit anggaran sekitar Rp 1,5 triliun dari awalnya defisit anggaran mencapai Rp 6,5 triliun.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan belum mengetahui secara pasti berapa pengurangan defisit anggaran setelah dilakukan efisiensi anggaran dalam pembahasan anggaran di lima komisi DPRD DKI.

“Saya enggak bilang angka defisit sekian-sekian. Belum bisa. Nanti kita lihat langkahnya seperti apa. Tetapi kalau dalam pembahasan, saya rasa turun naik turun naik (anggaran) itu biasa saja. Karena itu tidak diputuskan oleh saya sendiri, tetapi oleh saya dan teman-teman dengan Banggar DPRD. Jadi dari angka sebelumnya dirasionalisasi. Mana yang lebih prioritas, mana tidak prioritas. Kita kenali semua disitu,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Ia sendiri belum menerima laporan resmi dari hasil pembahasan anggaran lima komisi. Karena biasanya, laporan resmi tersebut akan disampaikan pimpinan Komisi pada saat pembukaan pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

“Jadi metodenya nanti Ketua Komisi akan menyampaikan hasil pembahasan ke pimpinan. Nah nanti mana yang jadi pertanyaan, nanti kita akan jelaskan bersama-sama dengan SKPD. Itu mekanismenya begitu,” ujar Saefullah.

Dalam pembahasan anggaran di Banggar Besar ini, kemungkinan besar defisit Rp 5 triliun ini bisa berkurang. Karena akan dibahas, anggaran yang dapat dihapus atau ditunda untuk dianggarkan di anggaran perubahan atau anggaran tahun 2021.

“Bisa, bisa. Ya nanti kita lihat, mana yang bisa dikurangi. Kita akan terus diskusikan sampai sepakat dengan sesuatu angka. Kalau angkanya sepakat, langsung tanda tangan MoU KUA-PPAS APBD DKI 2020. Terus kita input komponen dengan uraian yang lebih rinci, lebih baik dan lebih bagus,” jelas Saefullah.

Meski masih harus melakukan efisiensi anggaran mengingat pengurangan defisit hasil pembahasan anggaran di komisi masih minim, Saefullah menegaskan proyek atau kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat tidak boleh dikurangi atau dihapus anggarannya.

Seperti anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanggulangan banjir, belanja pegawai dan belanja-belanja lainnya yang mengikat.

“Pokoknya rumusannya itu adalah pertama hal hal yang bersifat wajib dan mengikat, yang tidak boleh kurang, pendidikan, kesehatan, infrastruktur termasuk penanggulangan banjir, juga belanja pegawainya, dan belanja-belanja lain yang mengikat,” ungkap mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta merevisi Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020. Saefullah menyebut nilainya menurun Rp 6,55 triliun dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun.

Dana bagi hasil DKI salah satunya berasal dari dana perimbangan. Saefullah memaparkan pemerintah pusat memiliki piutang kepada DKI karena tak mencairkan dana perimbangan senilai Rp 6,39 triliun.

Sebab, menurut dia, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2019 defisit Rp 191,1 triliun. Akibatnya, dana perimbangan DKI menurun. Tak hanya itu, prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DKI 2019 turun dari 8,51 triliun menjadi Rp 3,08 triliun.

Saefullah menerangkan penurunan Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 dilakukan di beberapa pos seperti dana otonomi khusus dan penyertaan modal daerah (PMD) untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya.

Dalam revisi Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 tercantum dana penyesuaian dan otonomi khusus menurun dari Rp 185,49 miliar menjadi Rp 62,61 miliar. Sementara PMD untuk PDAM berkurang Rp 1,62 triliun dari Rp Rp 3,39 triliun menjadi Rp 1,77 triliun.

Berikut rincian penurunan anggaran dalam revisi Rancangan KUA-PPAS 2020:
1. Pendapatan asli daerah: Rp 57,71 triliun menjadi Rp 56,71 triliun
- pajak daerah: Rp 50,51 triliun menjadi Rp 49,51 triliun

2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp 3,68 triliun menjadi Rp 3,56 triliun
- dana penyesuaian dan otonomi khusus: Rp 185,49 miliar menjadi Rp 62,61 miliar

3. Belanja tidak langsung: Rp 37,35 triliun menjadi Rp 36,32 triliun
- belanja subsidi: Rp 8,02 triliun menjadi Rp 7,02 triliun
- belanja tidak terduga: Rp 318,31 miliar menjadi Rp 288,99 miliar

4. Belanja langsung: Rp 46,84 triliun menjadi Rp 44,04 triliun

5. Penerimaan: Rp 8,77 triliun menjadi Rp 3,34 triliun
- SiLPA: Rp 8,51 triliun menjadi Rp 3,08 triliun

6. Pengeluaran: Rp 11,79 triliun menjadi Rp 9,07 triliun
- Penyertaan Modal Daerah (PMD): Rp 9,75 triliun menjadi Rp 8,03 triliun. Penurunan PMD terjadi pada PD Dharma Jaya dari Rp 100 miliar menjadi tidak disuntikkan dana dan PDAM Jaya dari Rp 3,39 triliun menjadi Rp 1,77 triliun
- pemberian pinjaman daerah: Rp 2 triliun menjadi Rp 1 triliun

 



Sumber : BeritaSatu.com