Anggaran Pengadaan Komputer DKI Jangan Sekadar untuk Habiskan Bujet


...

Ilustrasi APBD

Jakarta, Beritasatu.com - Alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk langsung merek komputer yang diadakan dalam Rancangan APBD DKI Jakarta sampai dengan menyebutkan spesifikasi Z14 ZR1 dipertanyakan. Padahal, spesifikasi tersebut sudah jelas-jelas merujuk pada produk IBM.

"Mengapa perlu menunjuk merek sampai spesifik Z14 ZR1 yang jelas-jelas menunjuk ke produk IBM. Harusnya yang ditunjuk adalah spesifikasi, sehingga terbuka peluang bagi merek lain dan terbuka peluang untuk mengecek kebenaran dan kewajaran harga," ujar ahli sekuriti dan anti-virus, Alfons Tanujaya di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Alfons mengakui bahwa dari sisi harga, harga jual bisa saja harga komputer kelas mainframe Z14 ZR1 sesuai dengan yang dianggarkan Pemprov DKI Jakarta. Namun, kata dia, perlu diteliti lebih jauh, karena produk tersebut merupakan produk eksklusif.

"Jadi, soal harga karena eksklusif, ya, mau-maunya vendor yang mempunyai barang. Mau dia jual Rp 100 juta, Rp 1 miliar atau Rp 100 miliar, karena sudah menunjuk merek, ya, mau bilang apa. Apalagi, ada diskon dan diskon untuk barang eksklusif ini sangat besar, bisa saja mencapai 50%. Ini yang perlu menjadi perhatian dan celah yang dimanfaatkan," kata dia.

Pemprov DKI, kata Alfons, seharusnya memaparkan secara detail alasan membutuhkan mesin dengan kemampuan proses sebesar ini. Dia juga mempertanyakan alasan pemprov DKI tidak mempertimbangkan cloud lokal yang secara teknis sangat efektif dan efisien.

"Dengan cloud lokal, maka tidak perlu investasi hardware yang sangat mahal tetapi tetap bisa menggunakan sumber daya komputer yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pemakaian," ujar dia.

Alfons juga mempertanyakan efisiensi dan efektivitas mengelola sendiri data center dengan server sebesar ini. Pasalnya, kata dia, mengelola data center sendiri memerlukan biaya yang tidak main-main, antara lain biaya untuk perawatan data center, bandwidth, backup, biaya pengelolaan server, dan lain-lain.

"Dengan cloud biaya-biaya pengelolaan yang bersifat fisik bisa dihilangkan dan diganti dengan biaya variabel sesuai pemakaian berapa sumber daya komputer dan data yang dibutuhkan," tutur dia.

"Selain itu, pemakaian akan membebankan biaya hanya pemakaian saja dan tidak ada penyusutan dan maintenance biaya. Penghematannya bisa sangat luar biasa, bisa lebih dari 50% hingga 75% biaya memiliki perangkat keras sendiri dengan kemungkinan pengembangan tak terbatas," kata dia menambahkan.

Kemudian, Alfons mengakui dirinya memang tidak bisa menilai dan menentukan langsung produk komputer yang cocok untuk DKI Jakarta. Menurut dia, memang perlu mendapatkan detail apa kebutuhan DKI, sebesar apa dan sudah sejauh mana kemampuan DKI membuat aplikasi dan implementasi daya komputasi yang sangat luar biasa ini.

"Jadi, semangatnya jangan menghabiskan bujet yang ada, tetapi bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan dengan biaya efisien tetapi tetap andal," kata Alfons.

Berdasarkan situs apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer tersebut terdiri dari pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unitstorage untuk mainframe.

Adapun rincian anggaran pengadaan komputer yaitu, satu unit komputer mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar (dengan PPN), dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN), enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN) dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar.

Sebelumnya, anggota komisi C DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza, mengungkap anggaran yang janggal, yakni pengadaan komputer. Anggaran tersebut memiliki nilai yang fantastis sebesar Rp 128,9 miliar.

Hal itu diungkap Anthony saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta di ruang komisi C gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019) siang. Belakangan pemberitaan soal anggaran itu telah tersebar.

Pada rapat lanjutan di hari yang sama, anggota fraksi PDI Perjuangan di komisi C, Cinta Mega, melayangkan protes kepada Anthony. Cinta Mega menganggap Anthony dengan sengaja menyebar materi rapat ke awak media.

Anthony dan Mega lantas saling adu argumen di ruang rapat. Setelah itu keduanya ditenangkan oleh Ketua Komisi C Habib Muhamad bin Salim Alatas, dengan menskors rapat sampai keesokan harinya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, enggan menanggapi lebih jauh soal polemik keributan antara anggota DPRD DKI Jakarta, karena pengadaan komputer Rp 128,9 miliar. Anies menyerahkan urusan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada DPRD DKI.

Anies menganggap perdebatan antara anggota dewan adalah hal yang lumrah. "Biar dibahas oleh DPRD. Itu perdebatan antar-Dewan," ujar Anies di stadion Internasional Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (7/12/2019).

Mengenai anggaran yang dinilai janggal karena nilainya fantastis, Anies juga enggan menanggapinya. Anies menyatakan, saat ini anggaran masih dalam proses pembahasan. "Semuanya sekarang dalam pembahasan," kata Anies.



Sumber : Suara Pembaruan