Tindakan Anarkis Pengemudi Transportasi Online Sudah Masuk Ranah Pidana


...

Sebuah taksi dirusak oleh para pengemudi ojek berbasis online di jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (22/3). Peristiwa tersebut terjadi setelah bentrok antara pengemudi taksi dengan pengemudi ojek berbasis online di sejumlah titik di Jakarta. [ANTARA]

[JAKARTA]‎ Aksi tindakan demonstrasi berujung anarkis yang dilakukan oleh para pengemudi supir Taksi maupun pengemudi sepeda motor online hampir diseluruh wilayah DKI Jakarta pada Selasa (22/3) membuat masyarakat pengguna transportasi umum menjadi korbannya.

Tindakan dan aksi kekerasan yang dilakukan  kedua belah pihak dengan saling membalas aksi sudah membuat masyarakat merasa ketakutan dan harus ditindak tegas oleh pihak kepolisian.

Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel, mengatakan pada dasarnya setiap manusia memiliki insting teritorial dan akan berupaya mempertahankan wilayah kekuasaannya saat akan diganggu usaha atau bisnisnya di aea tersebut.

"Konflik yang dilakukan oleh pengemudi taksi dengan pengemudi transportasi online disebabkan karena adanya rasa frustasi yang berujung pada agresi, dan hal itu diwujudkan ‎dengan melakukan tindakan anarkis," ujar Reza, Selasa (22/3).

Menurutnya saat terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh kedua belah pihak bukan lagi sebatas fenomena persaingan antara moda transportasi publik dengan transportasi online, melainkan sudah menjurus ke arah tindakan kriminal yang merugikan semua pihak.

"Sangat disayangkan pihak kepolisian justru tidak melakukan antisipasi yang baik meski sebenarnya rencana demonstrasi yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum sudah dijadwalkan dari jauh-jauh hari, harus diberikan tindakan tegas dan pidana terhadap mereka," tambahnya.

Pasalnya, aksi demonstrasi yang awalnya dimaksudkan untuk memperjuangkan nasib pengemudi angkutan umum yang tergerus inovasi transportasi online, justru dengan tindakan anarkis yang dilakukan kedua belah pihak akan membuat mereka sama-sama merugi.

"Hukuman pidana kepada mereka yang melanggar‎ sudah merupakan hal yang mutlak, dan harus dikedepankan, jangan sampai sejumlah oknum anarkis menciptakan preseden kepada pihak-pihak lain dapat menggunakan cara serupa untuk menunjukkan eksistensi diri," lanjut Reza.

Namun, ia mengaku Polda Metro Jaya seringkali tidak bertindak cepat dan membuat proses hukum berlarut-larut sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindakan anarkisme.

"Dengan kondisi seperti ini, maka masyarakat lambat laun akan kehilangan kepercayaan terhadap para pelaku transportasi   yang hari ini membuat onar dan tindakan anarki dengan menggunakan transportasi ‎pribadi atau beralih ke transportasi umum lainnya," katanya.

Ia juga menyoroti perbedaan sikap antara insitusi Kementrian Perhubungan dengan Kementrian Komunikasi dan‎ Informatika terkait kebijakan terhadap transportasi online sebagai sebuah kelemahan.

"Pemerintah harus konsisten dalam melakukan penegakan hukum, seharusnya ketika muncul aplikasi online pemerintah langsung mengurus prosedur perizinan kepada transportasi online, namun pemerintah juga harus ‎mawas diri dengan kondisi transportasi umum saat ini yang masih banyak kekurangan," ucap Reza.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kealphaan pemerintah dalam menyediakan transportasi massal yang responsif, tepat waktu, ramah, aman, tarif terjangkau, dan dengan kondisi armada yang memadai, menjadi bom waktu yang berujung pada tindakan anarki hari ini. [C-7/L-8]



Sumber : suarapembaruan