Aktivis: Manusiawi Ada Desakan Pembubaran Densus 88


...

Aparat Densus 88 melakukan penyisiran. [Antara]

[MEDAN] Jika Indonesia bukan sebagai negara pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), maka sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengambil tindakan tegas, memerintahkan pembantunya untuk memproses pelaku kekerasan yang melibatkan oknum aparat tersebut. Bahkan, Presiden harus mengevaluasi jabatan Kapolri Jenderal Timur Pradopo sebagai penanggungjawab dari institusi yang diduga dominan melanggar HAM.

"Presiden tidak seharusnya memberikan bantahan tersebut. Seharusnya, sebagai Kepala Negara SBY  mengambil tindakan tegas atas kasus kekerasan itu. Kekerasan yang diduga sering terjadi oleh Densus 88 merupakan bagian dari kegagalan Presiden menjunjung tinggi HAM, bahkan membiarkan Densus bekerja tanpa pengawasan," ujar aktivis antikekerasan, Agus Yohanes kepada SP, Selasa (5/3).

Agus menegaskan, kasus kekerasan oleh oknum anggota Densus ditengarai masalah tugas. Sebab, Bambang Hendarso Danuri (BHD) saat menjabat sebagai Kapolri pernah menyampaikan, kinerja Densus tanpa mengenal waktu dan terpaksa meninggalkan keluarga. Bahkan, tim antiteror ini dipuji BHD sebagai tim elite yang  bekerja profesional dan proporsional, setiap melakukan penangkapan.

"Kondisi ini diduga menjadi penyebab kekerasan muncul terhadap terduga terorisme. Tidak adanya pengawasan membuat oknum aparat itu diduga menyamakan dirinya sebagai malaikat, yang mana bisa sesuka hatinya melakukan kekerasan, bahkan tidak tertutup kemungkinan sampai berani  mencabut nyawa orang lain. Kasus kekerasan ini juga pernah terjadi di Medan," katanya.  

Menurutnya, desakan pembubaran Densus 88 sangat manusiawi. Sebab, kekerasan itu justru semakin memperburuk citra Polri. Pembubaran detasemen itu pun tidak cukup, dan sebaiknya ada kesepakatan bersama dari semua pihak, yang menuntut oknum aparat sebagai pelaku kekerasan untuk diproses sampai ke pengadilan. Presiden diharapkan mendukung hal tersebut.

"Kita sangat menyayangkan dan menyesalkan, ada statement sejumlah pihak yang menyebutkan Densus tidak mungkin dibubarkan, sebab berhasil memberantas terorisme. Densus ini bagian dari Polri, dan personil di dalamnya tidak masalah dikembalikan ke satuan tugas masing - masing. Kami menduga, ada sesuatu di balik pernyataan mendukung Densus," sebutnya. [155]



Sumber : suarapembaruan