Capim Sigit Danang Joyo Nilai KPK Perlu Diawasi


...

Calon Pimpinan KPK Sigit Danang Joyo saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/9/2019).

 

Jakarta, Beritasatu.com - Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sigit Danang Joyo menilai, perlu adanya badan atau unit yang bertugas mengawasi KPK sebagai institusi negara. Hal itu disampaikan Sigit terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang salah satu poinnya pembentukan dewan pengawas.

"Terkait dengan dewan pengawas, saya setuju ada satu unit yang harus kuat melakukan fungsi pengawasan di KPK," kata Sigit dalam fit and proper test Capim KPK, di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Sigit mengatakan, di banyak negara, setiap lembaga yang memiliki kewenangan sangat kuat pasti ada pengawasnya. Unit pengawasan ini diperlukan untuk mengevaluasi agar lembaga tersebut berjalan sesuai dengan kewenangannya.

"Di banyak negara di luar, dimana ada ketentuan pembentukan suatu lembaga yang sangat kuat ada yang namanya klausul Sunset Clauses, bahwa terhadap lembaga-lembaga itu harus dilakukan evaluasi secara berkala. Sayangnya saya belum pernah melihat evaluasi atas lembaga seperti KPK. Padahal, evaluasi ini sangat penting untuk mengambil langkah-langkah berikutnya," kata Sigit.

Sigit mengakui, KPK memiliki unit pengawasan. Namun, unit tersebut hanya menyangkut etik pegawai. Padahal, lembaga penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) diawasi oleh badan pengawasan.

"Sebagai dewan pengawas, maka pengawasannya harus kuat, seperti polisi punya Kompolnas, pajak pun punya, Kejaksaan ada Komjak dan Pengadilan pun ada Komisi Yudisial (KY). Lalu, KPK punya apa? Bahkan, masalah pelanggaran etik pun masih sangat rendah penangananya di eselon II saja," ungkapnya.

Meski demikian, secara tersirat Sigit menyatakan, pengawasan yang dilakukan hanya menyangkut etik dan tidak masuk ke wilayah proses penegakan hukum.

"Kalau kita bicara masalah dewan pengawas ini yang harus diperhatikan adalah konstruksi ketatanegaraannya. Kalau dewan pengawas masuk ke wilayah integrated justice system dan menjalankan fungsi-fungsi seperti dalam konteks penyelidikan, penyidikan penuntutan dan memberikan izin ini yang akan menjadi challenging. Agak susah masuk ke wilayah penegakan hukum," katanya.



Sumber : Suara Pembaruan