Dewas Segera Rampungkan Kode Etik Pegawai dan Pimpinan KPK


...

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) saat ini sedang menyusun kode etik untuk pimpinan dan pegawai Lembaga Antikorupsi. Kode etik ini diharapkan segera rampung dan dapat segera diterapkan.

"Secepat mungkin (kode etik rampung)," kata Anggota Dewas KPK, Harjono di kantornya, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Diketahui, Pasal 37B UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam setahun.

Dalam menyusun kode etik ini, Dewas menerima menerima masukan dari berbagai pihak. Pada hari ini, misalnya, Dewas menerima delegasi Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan atau yang dalam Bahasa Inggris disebut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang dipimpin Country Manager Indonesia and Liaison to ASEAN, Collie F. Brown. UNODC memberikan masukan-masukan mengenai kode etik lembaga antikorupsi di sejumlah negara. "Dari UNODC tadi memeberikan sumbangan informasi dengan memberikan contoh kode etik di negara lain," kata Harjono.

Harjono yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan, tak hanya kepada pegawai dan pimpinan, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menyusun kode etik bagi Dewas. Kode etik ini penting agar Dewas memiliki koridor yang jelas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. "Kita nanti mempelajari kebutuhan kode etik yang baru itu siapa saja apakah kita-kita (Dewas) juga ada kode etiknya. Saya kira harus ada. Jadi itu nanti akan disusun," kata Harjono yang juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam kesempatan ini, Ketua Dewas, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan dalam UU nomor 19/2019 tidak disebut mengenai kode etik bagi Dewas. Namun, lima anggota Dewas bersepakat organ baru ini juga harus memiliki kode etik.
"Jadi dalam UU KPK itu tidak disebut kode etik Dewas, tapi kami sepakat semua, Dewas juga harus punya kode etik. Yang membuat Dewas," kata Tumpak Hatorangan Panggabean.

Selama kode etik ini belum rampung, pimpinan dan pegawai KPK terikat dengan aturan kode etik yang sudah tercantum dalam UU KPK maupun Peraturan Komisi. Dengan demikian, Dewas memastikan fungsi pengawasan kinerja KPK dapat tetap berjalan. Termasuk dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada pegawai atau pimpinan KPK yang melanggar kode etik.
"Nanti kita ada prosesnya melakukan apa namanya mencari informasi tentang itu. Di sini (KP) ada namanaya PI (Pengawasan Internal) tentu melalui mereka kita peroleh informasi itu dan tentunya kita kaji. Selama belum ada kode etik itu tentu kode etik yang lama," Tumpak Hatorangan Panggabean.

Anggota Dewas lainnya, Syamsuddin Haris mengatakan, salah satu tugas Dewas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Dengan demikian, Dewas mengawasi dan memantau kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Untuk itu, Dewas telah menyusun prosedur operasional standar dalam menjalankan tugasnya tersebut. Salah satunya dengan mengevaluasi kerja pegawai dan pimpinan KPK tiga bulan sekali secara periodik. "Pada momen itulah assesment bisa dilakukan setiap tiga bulan atau empat kali dalam setahun," kata Tumpak Hatorangan Panggabean.



Sumber : Suara Pembaruan