DPD Minta Kewenangan Sesuai Putusan MK


...

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR DPD RI 2019, di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

 

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPD dari Provinsi Bali Gede Pasek mengemukakan, kewenangan yang diinginkan DPD adalah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ada dua putusan MK terkait kewenangan DPD RI yaitu No 92 Tahun 2012 dan No 79 Tahun 2014.

“Kalau DPR konsisten dan taat asas maka seluruh putusan MK diakomodir dalam UUD MD3. Karena di situ sudah jelas tafsir posisi DPD, khususnya dalam bidang legislasi dan pertimbangan anggaran,” kata Pasek, kepada SP, di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Ia menjelaskan, dari dua putusan tersebut, ada tiga hal pokok. Pertama, kewenangan DPD dalam mengajukan RUU diposisikan sama dengan DPR dan Pemerintah. Kedua, kewenangan DPD ikut membahas RUU meliputi semua tahapan dan proses pembahasan RUU sampai dengan pembahasan tingkat II/ sebelum tahap persetujuan. Ketiga, DPD memiliki wewenang ikut menyusun Prolegnas pembahasan RUU dilakukan oleh tiga lembaga (DPR, DPD, dan Presiden) tripartit.

Secara spesifik, putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, MK memberi tafsir inkonstitusional bersyarat Pasal 71 huruf c, Pasal 166 Ayat (2), Pasal 250 Ayat (1), Pasal 277 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Intinya, MK mempertegas keterlibatan wewenang DPD ketika mengajukan dan membahas RUU dengan sebuah naskah akademik terkait otonomi daerah, pembentukan/pemekaran, pengelolaan sumber daya alam dan kemandirian anggaran DPD.

Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai,“membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.”

Sedangkan, Pasal 250 Ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sementara putusan MK No 79 Tahun 2014 terkait pengujian materil UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (UU MD3). Ada empat pasal yang diputuskan MK. Pertama, Pasal 71 huruf c UU MD3 dimaknai membahas Rancangan Undang- Undang (RUU) yang diajukan presiden, DPR atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lain serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam pembahasan, DPD diikutsertakan sebelum mengambil persetujuan bersama antara DPR dengan presiden.

Kedua, Pasal 166 Ayat 2 UU MD3 dimaknai RUU yang dimaksud sebagaimana pada ayat 1 beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD pada pimpinan DPR dan presiden. Ketiga, Pasal 250 Ayat (1) UU MD3 dimaknai dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan disampaikan pada presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku. Keempat, Pasal 277 Ayat (1) UU MD3 dimaknai RUU disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD pada pimpinan DPR dan presiden.



Sumber : Suara Pembaruan