Eksekutor Pengukuran Tanah di BPN Sebaiknya Dilakukan Swasta


...

Ketua Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) Bambang Gatot menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela musyawarah nasional MASKI di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 9 Oktober 2019.

Bogor, Beritasatu.com - Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) meminta agar tanggung jawab eksekutor pelaksana saat pengukuran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang diserahkan kepada swasta.

Selama ini, BPN memegang semua fungsi, yaitu sebagai regulator atau pembuat kebijakan. Selain itu, sebagai supervisor, BPN menilai pekerjaan pihak-pihak yang ada di bawah dan juga sekaligus sebagai eksekutor.

“Jadi, bisa dibayangkan ketika ketiganya mengumpul satu simpul, maka ada kemungkinan sangat terbuka terjadi penyelewengan kekuasaan (abuse of power),” kata Ketua MASKI Bambang Gatot di sela-sela Musyawarah Nasional (Munas) MASKI yang diselenggarakan di Hotel Bogor Valey, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/10/2019).

Dikatakan, MASKI berharap agar fungsi sebagai eksekutor pelaksana itu diserahkan kepada pihak swasta. “Silakan bebankan kepada kami. Kami akan mendukung penuh," ujarnya.

Gatot mengakui, untuk bisa terlibat dalam hal ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, karena ini ada aspek kultur di BPN, khususnya rutinitas yang sudah ada selama ini di lembaga itu.

Namun, ujarnya, secara perlahan kewenganan tersebut bisa dilimpahkan kepada MASKI agar fungsi BPN nantinya hanya sebagai supervisor dan regulator. “Masak pemain, wasit, dan sekaligus ketua pelaksana menumpuk di satu badan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen MASKI, Jeffry F Koto mengatakan, keanggotaan Maski sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dijelaska, MASKI lahir berdasarkan Peraturan Menteri ATR Nomor 33 tahun 2016. Meski belum berjalan, peraturan itu langsung direvisi menjadi Peraturan Menteri ATR/KepalaBPN Nomor 11 tahun 2017.

Setelah peraturan menteri itu keluar, para surveyor yang ada di Indonesia langsung membuka Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlesensi (KJSKB).

“Jadi, ini firma, bukan PT. Tanggung jawab pengukuran semua ada dipimpinan dan rekannya. Memang tujuan pemerintah membentuk firma KJSKB agar bidang tanah yang diukur melekat secara hukum pribadi. Sementara, kalau berbentuk PT akan berbadan hukum,” ujarnya.



Sumber : Suara Pembaruan