Jateng Bentuk Tim Khusus Antikorupsi


...

Peluncuran kanal aduan korupsi di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jateng, Kamis (10/10/2019). 

Semarang, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) bersama Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, membentuk tim khusus antikorupsi. Tim tersebut bertugas menangani tindak pidana korupsi dari laporan dan pengaduan masyarakat melalui website khusus.

Kanal aduan yang diluncurkan untuk menunjang kerjas ama itu bernama laporkorupsijateng.id. Situs tersebut diluncurkan atas kerjasama antara Ditreskrimsus Polda Jateng, Aspidsus Kejati Jateng dan Inspektorat Jateng.

Dengan tagline 'Berantas Korupsi Sambil Ngopi', kanal aduan itu menjadi alat terbaru Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk mewujudkan integritas dalam pemerintahan.

"Ini adalah upaya kami bersama Forkompimda Jateng melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini, semua proses pecegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan keributan," ungkap Ganjar, saat peluncuran kanal aduan tersebut di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jateng, Kamis (10/10/2019).

Ganjar menjelaskan, masyarakat dapat melaporkan semua hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hasil laporan itu akan dikaji secara bersama dan diselesaikan dengan keterlibatan semua pihak, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

"Tagline 'Berantas Korupsi Sambil Ngopi' ini tujuannya agar penyelesaian semua laporan terkait korupsi dapat dilakukan dengan baik. Kalau ada laporan tentang korupsi, akan dikaji bersama, benar apa tidak, datanya ada tidak, buktinya apa. Maka semua itu bisa didiskusikan sambil ngopi, agar tidak tegang," ujarnya.

Selama ini, proses pencegahan dan pemberantasan korupsi masih berjalan sendiri-secara parsial. Jika ada orang dilaporkan, yang diperiksa tidak terima dan marah. Kondisi ini seringkali menimbulkan kegegeran.

"Ini kan tidak baik, dilihat masyarakat kurang etis. Dengan kerja sama ini, maka semua dapat berjalan sesuai aturan, saling memberikan catatan dan solusi atas setiap masalah. Kalau sambil ngopi, kan tidak tegang," kata Ganjar.

Meski menyambut baik, namun Ganjar mewanti-wanti agar dibukanya kanal aduan ini tidak menimbulkan fitnah. Semua instansi harus membentuk tim khusus yang menangani tindaklanjut pengaduan ini.

"Karena ini kanal aduan terbuka, maka harus hati-hati agar tidak terjadi fitnah. Kalau ini tidak diantisipasi, maka akan menjadi area fitnah terbuka," tandas Ganjar.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, mengapresiasi dibentuknya forum kerja sama ini, sebagai wujud nyata semangat pemberantasan korupsi di Jawa Tengah.

"Ini bukti bahwa Jawa Tengah ingin membuat birokrasi dan pemerintahan semakin bersih. Dengan forum kerjasama dan dibukanya kanal aduan ini, maka pengawasan, pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin terarah. Kami siap berkoordinasi dan bersinergi terkait kerjasama ini," ujar Rycko.

Hal serupa disampaikan Aspidsus Kejati Jateng, Ketut Sumedana. Menurut Ketut, forum ini menjadi jembatan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah.

"Ini jadi jembatan koordinasi yang baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Tengah. Saya harap, ke depan hal ini juga diakomodir sampai ke daerah lain di Indonesia," ujar Ketut.



Sumber : Suara Pembaruan