Kementerian PAN dan RB Pangkas Jabatan Eselon III dan IV


...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) telah menuntaskan proses perampingan birokrasi. Menteri PAN dan RB, Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya memangkas ratusan jabatan tingkat eselon III dan IV di Kempan RB.

"Perampingan meniadakan eselon III dan eselon IV yang ada di Kementerian PAN dan RB," kata Tjahjo saat memberikan sambutan dalam Malam Anugerah ASN 2019 di Gedung LPP TVRI, Jakarta, Senin (2/12/2019) malam.

Tjahjo menyatakan, perampingan birokrasi ini tidak terlepas dari kerja keras para eselon I dan II di Kempan RB yang menyiapkan draf reformasi birokrasi selama sebulan terakhir. Proses tersebut saat ini telah rampung dan tinggal diumumkan. Dikatakan, terdapat 52 pejabat administrator yang dialihkan ke jabatan fungsional ahli madya dan 89 pejabat pengawas dialihkan ke jabatan fungsional ahli muda di Kementerian PAN dan RB

"Mudah-mudahan minggu ini akan dilantik oleh Pak Sesmen dengan teman-teman di eselon I," kata Tjahjo.

Dalam kesempatan ini, Tjahjo mengapresiasi jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN yang telah bergerak cepat merampingkan eselonisasi. Kementerian Keuangan telah menghapus jabatan eselon III hingga eselon V. Sementara, Kementerian BUMN memangkas jabatan eselon I dari tujuh deputi menjadi tiga deputi setingkat eselon I. Tjahjo berharap pemangkasan eselonisasi ini akan terus berjalan di isntansi pemerintah lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Mudah-mudahan akan terus bergulir sebagaimana harapan bapak Presiden untuk mempercepat proses reformasi birokrasi semata-mata untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat," katanya.

Tjahjo menegaskan perampingan eselonisasi ini tidak akan memotong karier atau memangkas gaji para pejabat eselon III, IV dan V. Dikatakan, kebijakan ini semata untuk memperpendek keputusan kebijakan birokrasi.

"Tidak memangkas karier birokrasi. Tidak potong penghasilan baik pejabat yang ada di eselon III, IV, dan V, tetapi difungsionalkan dalam rangka memperpendek birokrasi yang ada," katanya.



Sumber : Suara Pembaruan