Kewenangan Luar Biasa KPK Harus Dibatasi dengan Aturan


...

Para pembicara dalam diskusi bertema "Milenial Nasdem Goyang Senayan" yang digelar Partai Nasdem di Auditorium DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu ujung tanduk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang telah diberikan kewenangan yang cukup kuat untuk memberantas korupsi. Namun, di balik kewenangannya yang luar biasa tersebut, KPK tetap harus didukung oleh upaya pengawasan yang memadai, sehingga tidak bertindak di luar aturan.

Anggota DPR muda terpilih Partai Nasdem, Hillary Brigitta Lasut berpendapat, KPK adalah lembaga yang memiliki kewenangan dan daya paksa yang kuat, sehingga harus tetap dibatasi dengan aturan dan pedoman yang tidak bersifat melemahkan. Aturan itu harus dapat mengarahkan KPK untuk bisa mencapai tujuannya memberantas korupsi sesuai Undang Undang Dasar 1945.

"Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Jika kita ingin KPK kokoh, kekuasaannya juga harus dibatasi agar tetap ada checks and balances," kata Hillary dalam diskusi bertema "Milenial Nasdem Goyang Senayan" di Auditorium DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (17/9/2019) malam.

Anggota DPR terpilih dari Dapil Sulawesi Utara itu menuturkan, tidak boleh ada lembaga yang kekuasaannya tidak terbatas demi mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di dalam lembaga itu sendiri. Aturan itu juga dibuat untuk melindungi KPK, yang juga di dalamnya diisi oleh manusia yang masih bisa khilaf.

Diskusi "Milenial Nasdem Goyang Senayan" di Auditorium DPP Partai Nasdem merupakan rangkaian dari rencana kegiatan Kongres II Partai Nasdem yang akan digelar pada 8 sampai 11 November 2019.

Hadir sejumlah Anggota DPR muda terpilih lainnya, seperti Eva Stevany Rataba dari Dapil Sulawesi Selatan III, Yessy Melanie dari Dapil Kalimantan Barat II, dan Rian Firmansyah dari Dapil Jawa Barat II. Masing-masing Anggota DPR tersebut memaparkan apa yang akan dilakukan ketika menjabat sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

Yessy Melanie, Ketua Garnita Nasdem Melawi, yang sejak awal memiliki kepedulian terhadap perempuan, merasa miris dengan fenomena keterhimpitan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Hal itu menyebabkan perempuan harus dirampas hak-haknya, termasuk hak mengenyam pendidikan dan ruang untuk pengembangan kualitas diri.

Ada tiga solusi yang ditawarkan Yessy untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, pemerintah maupun pihak-pihak terkait harus terus didorong untuk menyosialisasikan revisi UU pernikahan yang terbaru.

Kedua, pemerintah didorong untuk terus mengontrol pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Ketiga, mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menggalakkan sosialisasi bahaya kesehatan reproduksi pada pernikahan di bawah umur.

Terkait revisi UU Perkawinan, di mana usia pernikahan berubah menjadi 19 tahun, dirinya menyambut baik meski aturan itu dirasa agak terlambat. Masalah ini sudah mengakar di masyarakat dari 1974 dan baru sekali direvisi, yaitu pada 2018.

Topik lain yang tak kalah menariknya adalah mengenai konsep wisata halal yang akan diterapkan di sejumlah tempat wisata. Eva Stevany Rataba menilai, sistem pelaksanaan wisata halal itu sendiri perlu diperjelas kembali.

"Kalau wisata halal itu sama dengan wisata syariah, maka tentu akan berpotensi menimbulkan pergesekan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mengapa? Tentu nilai-nilai kearifan lokal budaya, tradisi, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat akan terganggu," kata Eva.

Ketua Garnita Nasdem Toraja Utara itu menegaskan, kalau yang dianggap wisata halal adalah hanya menyiapkan tempat dan makanan yang dikelola saudara-saudara Muslim, maka tidak perlu mencanangkan wisata halal pada suatu wilayah tertentu, apalagi di wilayah dengan masyarakat mayoritas nonmuslim.



Sumber : Suara Pembaruan