Menteri LHK: Tugas Kementerian Tidak Pandang Gender


...

Ratusan warga Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah berkeluh kesah ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. [SP/Ari Rikin Suptipan]

[JAKARTA] Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan tugas dan mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo di kementeriannya tidak spesifik melihat gender dan tetap dalam kompetensi pekerjaan yang cukup berat, meskipun dirinya adalah perempuan.

"Tugas saya tidak spesifik harus perempuan, tapi Presiden memberikan mandat dalam 'job task' yang cukup berat. Kami di Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan tugas yang cirinya adalah kementerian maskulin, medannya cukup berat, becek, tetapi acuannya tetap jelas," katanya pada Malam Penganugerahan Perayaan Hari Perempuan Internasional di Gedung RRI Jakarta, Senin (7/3).

Siti mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan akses untuk mengelola hutan dan sumber daya di dalamnya secara adil untuk diberikan kepada warga negara.

Menurutnya, arah kerja kementerian seharusnya menuntun pada keadilan yang memberikan ruang dan hak setara pada semua manusia, termasuk kaum perempuan seperti yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28 tentang Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pasal 33 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Selain itu, KLHK juga memberikan akses partisipasi seluasnya kepada warga negara dalam "green issues" yakni peembibitan dan penanaman pohon serta akses pengelolaan sumber daya hutan melalui Dirjen Perhutanan Sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan diskriminasi perempuan seringkali karena ketertinggalan perempuan dalam bidang pendidikan, derajat kesehatan yang masih rendah dan pendapatan.

"Adanya upaya melakukan revitalisasi kerja kemanusiaan, sosial dan kerja-kerja lainnya untuk menempatkan manusia setara secara status sosial, stratifikasi dan perbedaan ekonomi," kata Khofifah.

Menurutnya, demokrasi atau hak bersuara dan pilihan-pilihan yang diberikan kepada sesama warga negara harus adil baik untuk laki-laki dan perempuan.

Pada Malam Penganugerahan Perayaan Hari Perempuan Internasional ini, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Rosarita Niken Widiastuti mendapat penghargaan "International Women of Change" oleh Dewan Kreatif Rakyat atas peran mereka dalam membawa perubahan di tingkat nasional dan internasional. [Ant/L-8]



Sumber : suarapembaruan