Pemkab Malteng Biarkan Konflik Berulang


...

Ilustrasi bentrokan di Ambon [google]

[AMBON] Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Maluku menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) sengaja membiarkan konflik antar negeri (desa) terjadi berulang-ulang. Komnas HAM Maluku juga menuding Pemkab Malteng mengabaikan masalah HAM di daerahnya.

“Masih ada senjata api (senpi), bom rakitan di tangan masyarakat, membuktikan aparat kepolisian belum bekerja maksimal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Maluku Emmy Tahapary,SH dalam rilisnya, yang diterima SP, Minggu (17/3).  

Bentrok desa Porto dan desa Haria, desa Tuhaha dan desa Sirisori di Kecamatan Saparua, serta desa Mamala-Morela di kecamatan Leihitu kata Emmy, adalah tanggungjawab pemkab Malteng. Aparat kepolisian sebagai pengaman sipil yang ada di Maluku juga bertanggungjawab penuh.  

“Kedua lembaga ini bertanggungjawab dalam mengambil langkah-langkah implementasi yang efektif dalam menyelesaikan kekisruhan ini. Permasalahan yang terjadi di empat desa di Kecamatan Saparuan Kabupaten Malteng adalah masalah batas-batas antar kampung-kampung tersebut. Pemkab bahkan tidak bertindak sebagai mediator untuk penyelesaian masalah ini,” tegas Emmy.  
Lanjutnya, tanggungjawab Pemkab Malteng yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) 32 tahun 2004 bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

“Seharusnya aparat kepolisian yang memiliki intelijen sudah dapat mendeteksi keberadaan senpi dan bom yang berada di tangan masyarakat,” ujarnya.  

Tindakan dapat ditempuh dengan berpedoman pada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Tentunya dengan tetap mengedepankan HAM sesuai peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standart HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian.  

“Aparat kepolisian jangan ragu-ragu untuk mengambil tindakan sebagai upaya pencegahan menghentikan tindakan yang mengancam dan membahayakan jiwa guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta ketentraman masyarakat,” ujarnya.  

Komnas HAM Maluku meminta kepolisian dan pemerintah daerah (pemda) Maluku dapat bergerak cepat untuk meredam potensi konflik bukan meredam konflik yang sudah terjadi.  

“Dikhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kondisi ini. Masyarakat sendiri belum mempunyai keinginan yang kuat untuk membantu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi diantara mereka,” pungkas Emmy.[156] 



Sumber : suarapembaruan