ck Pengangkatan Wakil Panglima Dinilai untuk Redam Friksi di TNI

Pengangkatan Wakil Panglima Dinilai untuk Redam Friksi di TNI


...

Ilustrasi prajurit TNI.

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghidupkan kembali Posisi Wakil Panglima TNI yang dihapus saat era Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jabatan Wakil Panglima TNI ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2019 lalu.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai dihidupkannya kembali posisi Wakil Panglima merupakan cara Jokowi untuk meredam friksi yang terjadi di tubuh TNI. Bonar mengatakan, friksi di tubuh TNI berpotensi menjadi gejolak politik.

"Ya memang ada pertimbangan politik tertentu oleh Jokowi untuk meredam gejolak politik dan friksi-friksi internal di kalangan TNI. Kalau tidak akan timbul kekecewaan, kemarahan di tubuh TNI dan akan menimbulkan persoalan khususnya gejolak politik. Dan kita tahu bahwa gejolak-gejolak politik yang terjadi dalam dua tahun terakhir didorong oleh friksi-friksi di tubuh TNI," kata Bonar seusai diskusi "Kapolri Baru: Agenda Penanganan Ancaman Terhadap Negara Pancasila" di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dikatakan, melihat tantangan pertahanan yang dihadapi Indonesia, posisi Wakil Panglima TNI tidak penting. Hal ini lantaran, Indonesia saat ini tidak menghadapi ancaman dari luar atau eksternal.

"Sebetulnya kalau kita mau jujur tidak terlalu signifikan. Apa sih kepentingannya ada wakil panglima. Apalagi dalam masa dunia semacam saat ini, dan Indonesia tidak menghadapi ancaman dari luar ancaman eksternal. Tidak diperlukan juga ada posisi wakil panglima. Tantangan kita, kalau kita buat buku putih mengenai tantangan pertahanan dan keamanan Indonesia dalam 20 tahun ke depan semua dari internal. Dari dalam," katanya.

Namun, Bonar memahami keputusan Jokowi menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI. Dikatakan, pemerintah saat ini menghadapi persoalan menumpuknya perwira TNI mulai dari Kolonel hingga jenderal bintang tiga yang tidak memiliki jabatan atau nonjob. Persoalan ini merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru yang menjalankan dwifungsi ABRI yang memungkinkan perwira TNI dapat menduduki jabatan publik seperti anggota Parlemen, kepala daerah, duta besar, kementerian hingga posisi-posisi puncak di perusahaan.

"Berapa banyak perwira yang jadi gubernur, wali kota, bupati. Anggota parlemen saja 100 orang ditunjuk langsung. Belum lagi menteri, duta besar, komisaris perusahan ini, direktur perusahaan ini. Itu warisan Orde Baru yang memang tidak gampang untuk menyelesaikannya," katanya.

Pemerintah, kata Bonar, tidak punya pilihan selain mengakomodasi para perwira non-job yang menumpuk di Mabes TNI. Bonar khawatir para perwira yang memiliki potensi ini akan mencari saluran lain jika dibiarkan menganggur.

"Kalau perwira nonaktif, di mabes saja, itu berbahaya juga. Karena mereka adalah orang-orang yang berkarir profesional, mempunyai kepandaian kalau hanya menganggur saja akan mencari kompensasi atau kanal lain. Itu yang dikhawatirkan," katanya.

Diketahui, Presiden menyiapkan ratusan jabatan baru untuk perwira berpangkat kolonel hingga perwira tinggi. Bonar berharap, pelebaran posisi ini bersifat sementara hingga struktur personil TNI sesuai dengan kebutuhan.

"(Pelebaran posisi) tidak terelakkan. Tapi mudah-mudahahan pelebaran posisi, pembuatan posisi baru ini temporary sesuai dengan personil. Di kemudian hari kalau kemudian personil sudah sesuai dengan kerampingan birokrasi, jabatan-jabatan tertentu dievaluasi atau bahkan dihilangkan.



Sumber : Suara Pembaruan